jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan pihaknya dan kementerian serta lembaga terkait tengah menggodok sejumlah regulasi untuk menunjang IKN. Menurut dia, terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.
Terkait regulasi, Bambang menyatakan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN.
BACA JUGA: Warga IKN Nusantara Dukung Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024
"Kami sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres dan juga dua rencana Peraturan Pemerintah. Dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kami bersama dalam melangkah ke depan," ujar Bambang yang hadir bersama Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, dalam keterangannya seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).
Dalam hal perencanaan, Bambang menyatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro, sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.
BACA JUGA: Demi Keamanan, Istana Presiden dan Wapres di IKN Nusantara Harus Dipisah
"Ini juga kami cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," ungkapnya.
Terakhir dari sisi pelaksanaan, Bambang menuturkan pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga.
BACA JUGA: Berbicara di Pelantikan PA GMNI, Jokowi Tegaskan Pemindahan IKN Bukan untuk Gagah-gagahan
"Pada intinya kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga," ucap Bambang.
Selain tiga aspek tersebut, Bambang menegaskan pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, eks Komisaris Garuda itu menyampaikan berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.
"Kalau kami lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," ujar Bambang.
Bambang juga mengatakan hingga saat ini sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN.
Bambang pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.
"Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. 'Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?'. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," tandasnya. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berani Banget, Penambang Ilegal di Kawasan IKN Catut Nama Pangdam Hingga Kapolda
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga