jpnn.com - JAKARTA -Sebanyak 26 DPW PPP mendesak dijatuhkannya sanksi kepada Ketum Suryadharma Ali (SDA). Namun, langkah SDA lebih cepat. Empat dari 26 ketua DPW dipecat, termasuk Waketum PPP Suharso Monoarfa.
SDA berdalih dirinya tidak salah lantaran aturan yang ada di PPP adalah larangan bagi caleg berkampanye dengan partai lain.
BACA JUGA: Konflik di Internal PPP Melebar
Dengan demikian, SDA menegaskan, kehadirannya di kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu, tidak melanggar AD/ART partai, lantaran dirinya bukan caleg.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Margarito Kamis, menilai, argumen SDA itu sudah cukup kuat. Menurutnya, memang setiap persoalan di internal partai, harus dikembalikan ke aturan partai.
BACA JUGA: Desakan Demokrat Bentuk Poros Sendiri Menguat
"Alasan (yang disampaikan SDA) seperti itu cukup kuat. Kalau SDA bukan caleg, ya tidak ada soal. Barangkali itu cara dia mendongkrak suara partai (dengan hadir di kampanye partai lain, red)," ujar Margarito kepada JPNN.
Namun, Margarito menyarankan agar SDA tidak perlu memperpanjang masalah ini. Dia menyarankan kedua kubu melakukan islah. "Harus diselesaikan secara tenang, arif dan bijaksana. Kalau berkelahi terus, ya kapan partai Islam itu bisa bagus. Ini suaranya sudah merosot terus PPP itu," saran dia. (sam/jpnn)
BACA JUGA: Ical Tetap Maju, Tokoh Golkar Boleh Dipinang Partai Lain
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jabatan Gubernur Atut Segera Dicopot
Redaktur : Tim Redaksi