BOGOR―Pemecatan Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin mengundang reaksi keras kader PPP di Bumi Pasundan. Mayoritas ketua DPC se Jabar mengecam kebijakan sang ketua umum, Suryadharma Ali (SDA).
Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Ade Munawaroh menyebut surat pemecatan bagi Wakil Ketua Umum, Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW adalah bodong alias palsu. Karena memecat Ketua DPW Partai itu tak semudah itu, harus melalui mekanisme partai seperti yang diatur dalam AD/ART.
“Berdasarkan informasi dari Wakil Ketua bidang internal, surat pemecatan itu bodong dan kami juga menganggap itu bodong,” kata Ade. Namun, bila surat pemecatan itu benar, maka DPC PPP Kabupaten Bogor dan DPC-DPC lainnya di Jabar akan melakukan perlawanan. Pasalnya, SDA telah berlaku arogan tak etis dan sewenang-wenang.
“Kami seluruh kader PPP se-Jawa Barat tak terima ketua kami diperlakukan seperti itu. Kami akan melawan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh kader PPP marah atas tindakan SDA yang hadir dalam kampanye Gerindra di Senayan beberapa waktu lalu. Namun, dengan alasan menjaga stabilitas partai jelang pemilu, maka seluruh kader manahan diri.
Ketua DPC PPP Kota Bogor Andi Surya Wijaya juga menyesalkan peristiwa pemecatan RY bersama tiga Ketua DPW PPP lainnya. Menurutnya, keputusan itu tergesa-gesa dan tak melalui pengkajian. Seharusnya, keputusan pimpinan partai itu mengedepankan unsur musyawarah.
“Kita DPC PPP di Jabar meminta keputusan itu dikaji ulang, karena masalah yang terjadi di antara pimpinan partai berlambang kabah itu hanya masalah miskomunikasi,” terang Andi Surya kemarin.
Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat Yusuf Puadz menilai, keputusan SDA dianggap sebagai langkah inkonstitusional. Pasalnya, pemecatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme partai yang telah ditentukan.
BACA JUGA: Desakan Demokrat Bentuk Poros Sendiri Menguat
"Tidak ada alasan apa pun untuk memecat. Terlebih sikap para ketua (DPW) PPP itu merupakan usulan, jadi seharusnya DPP menampung usulan itu, bukan malah memecat," kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (16/4) malam.
Yusuf menilai, mosi tidak percaya kepada SDA yang diusulkan 26 DPW PPP yang menjadi pemicu konflik internal itu bukanlah suatu kesalahan. Sebab, tambahnya, mosi tidak percaya itu muncul karena sikap SDA yang telah melanggar aturan partai.
BACA JUGA: Ical Tetap Maju, Tokoh Golkar Boleh Dipinang Partai Lain
"Jadi jangan menyalahkan kalau ada mosi tidak percaya kepada ketua umum," katanya. Hal yang sama pun dikatakan Wakil Ketua DPW PPP Jabar Komarudin Taher.
Dia menjelaskan, pemecatan empat ketua DPW PPP beserta Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa itu merupakan bentuk arogansi kedua dari SDA. Arogansi pertama, terang Taher, dilakukan SDA saat menghadiri kampanye Partai Gerindra, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Jabatan Gubernur Atut Segera Dicopot
Bahkan, kata Taher, saat menghadiri kampanye itu, SDA menyatakan dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Padahal, saat menggelar mukernas PPP di Bandung beberapa waktu lalu, kata Taher, partainya telah menyepakati tidak akan membicarakan pencapresan. "Apalagi menyatakan dukungan (pencapresan). Jelas ini merupakan arogansi dari ketua umum, karena telah melanggar aturannya sendiri," kata Taher.
Sedikit berbeda, Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Samsul Maarif menyikapi dengan tenang kekisruhan di internal partainya. Namun dia juga tidak terima dengan pemecatan RY. Samsul berpendapat, mekanisme pemecatan di PPP tidaklah mudah.
Selain harus melalui rapat pleno, pemecatan juga harus melalui mekanisme pemanggilan yang bersangkutan dengan melayangkan surat peringatan (SP).
"Manakala ada kader bermasalah sebelum dipecat terlebih dahulu diberikan SP sebanyak tiga kali dan yang bersangkutan dipanggil untuk konfirmasi permasalahannya. Jika SP dan pemanggilan telah dilakukan sebanyak tiga kali tapi masih bermasalah jugan baru rapat pleno pemecatan digelar. Sementara, pemecatan empat Ketua DPW termasuk DPW Jawa Barat, belum menempuh itu, jadi kami sebagai DPC menyikapinya secara santai," papar Samsul.
DPC PPP Cianjur pun menilai keputusan yang diambil DPP salah langkah. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur, Cecep Syaepudin mengatakan, DPP perlu melakukan koreksi langkah yang telah diambil. Dugaan rencana untuk menggulingkan posisi SDA perlu disikapi dengan bijak.
“Ini (pemecatan, red) harus ada klarifikasi, jangan mengambil langkah instan,” ujarnya kepada Radar Cianjur (Radar Bogor Group). Pemecatan harus melalui mekanisme forum rapat DPP dan mengundang kader yang bersangkutan.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Muhammad Said, pemecatan RY cs tidak beralasan. Selain itu, dia juga menyoroti soal mekanisme pemecatan terhadap RY yang dinilai tidak tepat. Permasalahan yang terjadi di DPW seharusnya bisa diselesaikan dengan baik.
’’Saya mengusulkan jika memang terjadi masalah dengan ketua DPW Jawa Barat, penyelesaiannya dengan cara duduk bersama dengan baik, jangan sampai di-publish ke masyarakat lebih baik diselesaikan dengan baik,” ujarnya.(ran/sal/agp/mld/yaz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Tetapkan Kuota Haji 2014 168.800 Orang
Redaktur : Tim Redaksi