jpnn.com - DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menyelenggarakan Temu Bisnis dan Travel Fair di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar beberapa waktu lalu.
Acara ini dilaksanakan untuk mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan penyedia-penyedia Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM lokal yang telah bergabung di marketplace pengadaan digital.
BACA JUGA: Izin Usaha Perlu Diurus untuk Perkuat UMKM Wastra Sumba Timur
Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Adiarsa, Analis Data Ilmiah Muda LKPP RI Hilma Oktaviani, Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Simon Purwa, CEO I Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, dan VP Mbizmarket Joko Wardoyo.
Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang dan jasa sejak 2020 melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP RI, dengan tujuan agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan tercatat secara elektronik.
BACA JUGA: Pemprov Banten Gelar Temu Bisnis Penyedia Lokal dan Sosialisasi MbizTravel
Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP, dengan lebih dari 100.000 produk tayang.
Jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring, mencapai lebih dari 86.000 pesanan, dengan nilai transaksi tembus hingga Rp 360 miliar.
BACA JUGA: Olsera-Kemendag Berkolaborasi Mempercepat Digitalisasi UMKM
Namun, meskipun jumlah pesanan sudah mencapai puluhan ribu, masih banyak UMKM lokal yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali.
Penyelenggaraan Temu Bisnis dan Travel Fair diharapkan dapat membuka kesempatan kepada UMKM di Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah melakukan pengadaan digital barang dan jasa, dengan mengoptimalkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengadaan dengan menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD)," kata I Wayan Ekadina.
"Setiap saat secara berkala, kami selalu melakukan kontrol atas hal ini. Terlepas dari hal tersebut, kami juga terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dan koperasi, agar produk-produk UMKM, khususnya produk dalam negeri bisa didorong pemanfaatannya."
"Maka kami berharap dengan bekerja sama dengan Mbizmarket, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyerap produk-produk UMKM Bali yang dipasarkan di marketplace," imbuh Wayan.
Dalam kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair ini, peserta dari berbagai OPD dapat berkeliling, mengunjungi stan-stan penyedia, memilih makan/minum yang diinginkan, lalu mencoba langsung makanan yang disajikan dengan menukarkan voucher yang didapat ketika registrasi kedatangan.
Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan Temu Bisnis untuk berdialog langsung dengan pejabat pengadaan, sekaligus untuk mempromosikan barang dan jasa yang mereka jajakan.
"Kami telah bekerja sama dengan Mbizmarket, dan terus melakukan pembenahan di berbagai hal, agar pengadaan digital melalui marketplace mitra Toko Daring dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu," ujar I Ketut Ardiasa.
"Dengan inovasi yang terus dikembangkan oleh Mbizmarket, termasuk dengan adanya fitur MbizTravel ini, tentu kebutuhan pengaturan perjalanan dinas kami, harapannya dapat terakomodasi."
"Khususnya untuk pengadaan jasa terkait perjalanan dinas, yang hampir di semua daerah belanjanya masih manual, sekarang akan kami dorong secara elektronik, melalui pengadaan digital di MbizTravel," imbuh Ketut Adiarsa.
Selain penyedia makan/ minum, barang elektronik, Alat Tulis Kantor (ATK), dihadirkan juga penyedia-penyedia travel agent lokal yang telah bergabung di MbizTravel, fitur terbaru Mbizmarket, marketplace mitra Toko Daring LKPP yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami senang dapat mendukung kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada hari ini. Kami berharap dengan adanya fitur MbizTravel, akan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur perjalanan dinas yang diperlukan, seperti memesan tiket pesawat domestik, dan segera dapat memesan hotel di seluruh wilayah di Indonesia," tutur Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.
"Selain itu, kami berharap fitur MbizTravel dapat membantu travel agent - travel agent lokal di Bali untuk bangkit dan bersaing menjadi online travel agent, yang secara langsung juga dapat mengurangi biaya staf yang dipekerjakan oleh travel agent."
"Selain itu travel agent lokal yang bergabung di MbizTravel juga dapat memperoleh kemudahan lain, yaitu dapat menerima pembayaran secara online, karena MbizTravel telah terhubung dengan BPD Bali, dan juga dapat menerima pembayaran Kartu Kredit Indonesia (KKI),” imbuh Ryn Mulyanto.
Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring LKPP kini telah makin luas di Bali, mencakup Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, hingga Kota Denpasar.
Selain itu beberapa kementerian dan lembaga juga telah memanfaatkan Toko Daring sebagai sarana pengadaan digital, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ATR/ BPN, Polda Bali, BNN, BPJS serta Kejaksaan RI.
Berbagai kemudahan yang telah dikembangkan dalam Toko Daring, di antaranya pembayaran online, penerapan PMK 58 Tahun 2022.
Hal ini diharapkan dapat mempermudah, meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan