Demi Poros Maritim, Segera Ganti Panglima TNI

Senin, 13 November 2017 – 14:57 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Peringatan HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis (5/10). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan rotasi terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Rotasi tersebut guna memperkuat poros maritim.

"Maret 2018, panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan yang diterima, Senin (13/11).

BACA JUGA: TNI-Polri Menempuh Cara Persuasif Untuk Bebaskan Sandera KKB

Menurut Simon, rotasi tersebut bisa menggenjot agenda-agenda strategis presiden dalam agenda strategis seperti poros maritim. "Kita semua kan tahu, agenda strategis Presiden sekarang poros maritim. Rotasi pimpinan TNI juga bagian upaya mewujudkan agenda itu," jelasnya.

Mengenai kandidat pengganti Gatot, Simon menilai bisa diberikan kepada perwira tinggi dari matra Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Sebab, mengacu Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Panglima TNI sebaiknya dijabat bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

BACA JUGA: Ini Dia Pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo

"Pergantian tiap-tiap angkatan penting untuk mewujudkan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," jelas Simon.

Meski begitu, dari sisi momentum, Simon menilai, Angkatan Udara saat ini memiliki kapasitas lebih tepat untuk menakhodai TNI. Dia memandang, matra tersebut bisa memperkuat poros maritim dengan maksimal.

BACA JUGA: Menhub Sesumbar Bisa Turunkan Harga 1 Kontainer

"Ini untuk memperkuat poros maritim dunia. Apalagi Matra Darat kan sudah dua kali menjabat," kata Kandidat Doktor Manajemen Stratejik Universitas Brawijaya Malang itu.

Simon juga menyarankan, untuk menopang terwujudnya poros maritim, maka sistem pertahanan kepulauan wajib dimaksimalkan. Terlebih Indonesia memiliki kepulauan sepanjang 3,5 juta mil yang berisikan sekitar 17 ribu pulau.

Oleh karena itu, Simon berpesan kepada Panglima TNI yang baru nantinya supaya punya konsen memerhatikan keadaan pulau-pulau terluar yang menjadi titik pangkal batas wilayah, pengelolaan, dan pengawasan di wilayah tersebut serta memperhatikan keamanannya.

"Poros maritim akan sulit terwujud ketika pulau-pulau terluar tidak mampu dikelola secara maksimal dan dijaga keamanannya. Inilah tugas dan tantangan Panglima TNI baru nantinya," pungkas Simon. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendag: Banyak Produk di Kawasan Timur Tidak Bisa Keluar


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler