jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan rakyat baru bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan yang baik makin dapat dipenuhi.
"Itulah sebabnya, sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah, saya terus mendorong pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk tidak pernah berhenti berikhtiar meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan di berbagai sektor,” tandas Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, saat meninjau program pisew di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (14/5/2017).
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Harga, Bentuk Satgas Mafia Pangan
Dalam kesempatan itu, Ibas merasa turut berbahagia karena melihat salah satu wujud pembangunan desa yang telah terealisasi yaitu jalan desa. “Karena ini sarana bersama, maka seluruh anggota masyarakat turut mengawasi, menjaga, melestarikan sekaligus mengembangkan fasilitas-fasilitas lainnya agar bisa bermanfaat untuk kebersamaan kita semua," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.
Menurutnya, sudah pasti, banyak manfaat yang didapat jika kita terus berupaya membangun infrastruktur desa. Selain bisa memperlancar mobilitas masyarakat di desa-desa, juga merupakan penopang kelancaran jalur ekonomi desa. Dengan lancarnya jalur ekonomi, tentu saja membuat usaha dan pendapatan masyarakat meningkat.
BACA JUGA: Bantu Pemerintah, PBNU Siap Mengubah Ideologi Anggota HTI
Ia juga mengajak untuk mendoakan agar pemerintah kita senantiasa amanah dan mau terus bekerja keras untuk membangun desa secara merata.
“Kita tahu, sejak pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY, red), infrastruktur menjadi prioritas bersama untuk dipercepat agar akses antar wilayah semakin dipermudah, akses distribusi kebutuhan pokok masyarakat dipermudah sehingga mampu menekan biaya agar barang-barang kebutuhan pokok tidak mahal dan terjangkau,” tandas Ibas.
BACA JUGA: Jubir HTI: Seharusnya Pemerintah Kirim Surat Peringatan
Ibas juga menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi DIPA atau anggaran sebesar Rp 101,496 triliun pada 2017. Sementara di bidang konektivitas jalan yang pembangunannya diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 41,393 triliun (40,776 persen).
Adapun, sambungnya, dengan prioritas pembangunan jalan baru sepanjang 828 km, pembangunan jembatan 11.855 meter, pembangunan jalan tol 138 km, peningkatan jalan sepanjang 807 km dan peningkatan jembatan sepanjang 566 km.
"Ada kabar baik, pembangunan jalur lintas selatan direncanakan akan rampung pada 2019. Telah ada kejelasan dari Islamic Development Bank (IDB) akan mengelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan jalur lintas selatan. Dengan catatan masih membutuhkan anggaran dari APBN sebesar Rp 2 triliun untuk menuntaskan pembangun jalur lintas selatan.
Jalur lintas selatan sendiri dibangun sejauh 673,872 kilometer dari pesisir selatan Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi. Dari total jalan yang akan dibangun sepanjang 334,490 kilometer jalan sudah teraspal dan 33,225 kilometer selesai dilakukan pengecoran atau rig id, dengan 77 unit jembatan dengan total panjang 4,346 kilometer juga telah di bangun.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HTI Bantah Semua Tudingan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Friederich