jpnn.com, JAKARTA - Demo ribuan honorer Satpol PP dua hari pada 2 - 3 Februari tidak sia-sia.
Walaupun tidak diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, tetapi sudah ada sinyal positif dari dua kementerian tersebut.
BACA JUGA: Para Honorer Tetap Resah meski Pemerintah Menyiapkan Solusi Jalan Tengah
Menurut Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah, Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini berjanji akan mengundang Kemendagri untuk membahas masalah honorer Satpol PP.
"Bu Rini bilang akan dibahas penyelesaian honorer Satpol PP dengan Kemendagri," kata Fadlun kepada JPNN.com, Sabtu (4/3).
BACA JUGA: Honorer Satpol PP Berani Menekan Pejabat KemenPAN-RB Teken Surat Ini, PNS Harga Mati!
Yang menggembirakan lagi saat demo di Kemendagri pada 3 Maret, lanjutnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan dalam sepekan akan ada pertemuan dengan KemenPAN-RB.
Jika KemenPAN-RB akan mengundang Kemendagri, maka ada kemungkinan dua menteri bertemu.
"Pak Benny bilang honorer Satpol PP ini berbeda dengan honorer lainnya, maka akan dicarikan solusi yang tepat," terangnya.
Sekretaris FKBPPPN Joko Laksono menambahkan dari hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB dan Kemendagri ada dua hasil penting.
Pertama, sepekan lagi akan ada pertemuan Kemendagri dan KemenPAN-RB khusus membahas penyelesaian honorer Satpol PP.
Kedua, pengangkatan PNS akan ditempuh lewat dua cara. Jika revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terbit, maka diterbitkan Keppres.
"Kami optimistis 90 ribu honorer Satpol PP akan diangkat PNS lewat Keppres," tegas Joko.
Dia mengatakan UU Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyatakan Satpol PP statusnya PNS. Jadi, bukan malah dialihkan ke PPPK, bahkan outsourcing.
Saat ini seluruh honorer Satpol PP menunggu sepekan. Jika dalam sepekan terhitung mulai 3 Maret belum ada pertemuan Kemendagri dan KemenPAN-RB khusus membahas nasib honorer siatpol PP, maka akan demo lebih besar lagi.
"Ini bukan ancaman, tetapi akan kami realisasikan jika sepekan tidak ada hasilnya. PNS harga mati," pungkas Joko Laksono. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad