jpnn.com - JAKARTA - Dua hari berturut-turut ribuan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta.
Hari pertama, Kamis, 2 Maret 2023, massa honorer Satpol PP kecewa berat karena tidak ditemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
BACA JUGA: Sinyal Baik untuk 90 Ribu Honorer Satpol PP yang Ogah jadi PPPK, Wouw
Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah mengungkapkan betapa kecewanya para honorer Satpol PP yang sudah menunggu MenPAN-RB Azwar Anas untuk berdiskusi.
Mereka butuh pernyataan tegas dari Menteri Aas soal status Satpol PP ke depan.
BACA JUGA: Aksi Demo Honorer Satpol PP 2-3 Maret, Ribuan Massa Menginap di Sekitar Istana, PNS Harga Mati!
Mereka khawatir honorer Satpol PP akan digiring, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahkan outsourcing.
"Kami menyayangkan sikap MenPAN-RB Azwar Anas yang tidak mau menemui honorer Satpol PP, padahal beliau ada di Jakarta," kata Fadlun kepada JPNN.com, Jumat (3/3).
BACA JUGA: Disiapkan 1 Juta Formasi CPNS dan PPPK, Menggiurkan Honorer
Dia mengungkapkan honorer Satpol PP dari berbagai wilayah provinsi, kabupaten, kota sengaja berkumpul di kantor KemenPAN-RB pada Kamis, demi mendapatkan kejelasan mau dibawa ke mana mereka nanti.
Aksi ini dilakukan karena kecewa dengan janji-janji yang diucapkan legislatif maupun eksekutif.
Ketika bertemu Komisi II DPR RI pada akhir 2022, ujar Fadlun, ada harapan baru bahwa akan dibentuk pansus.
Faktanya sampai hari ini pansus yang dijanjikan para wakil rakyat di Senayan, belum juga terbentuk.
"Kami sudah bosan dengan janji-janji manis, tetapi hasilnya nihil," ujarnya.
Diceritakannya demo hari pertama, FKBPPPN hanya ditemui Sekeretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini.
Surat Honorer Satpol PP
Walaupun tidak puas karena bukan Menteri Anas yang menerima, pengurus FKBPPPN akhirnya menyerahkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tuntutan 90 ribu honorer Satpol PP untuk diangkat menjadi PNS.
"Ibu Rini berjanji akan menyerahkan, tetapi kami tidak percaya begitu saja. Beliau kami minta menandatangani surat pernyataan sikap yang kami buat," kata Fadlun.
Adapun isi surat FKBPPPN yang juga diteken Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce mewakili SesmenPAN-RB Rini Widyantini adalah:
1. FBPPPN meminta ditemui MenPAN-RB Azwar Anas guna menyampaikan aspirasi secara langsung terkait permasalahan kepegawaian non-ASN Polisi Pamong Praja.
2. FBPPPN meminta untuk dilakukan audiensi lanjutan dalam hal memberikan materi dalam pemberian kebijakan secara ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. FBPPPN meminta kajian dan naskah akademik pembahasan rapat pimpinan dari KemenPAN-RB (melibatkan perwakilan Forum Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara). (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad