jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menilai, demonstrasi ribuan nelayan ke Istana Merdeka menunjukkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak pro rakyat.
“Kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak mengakomodir dan mendengarkan suara rakyat, bahkan terkesan angkuh untuk memaksakan kehendaknya," terang Herman, Kamis (26/2).
BACA JUGA: ‎Sutan: Saya Mengira KPK Setengah Dewa, Ternyata Setengah Serigala
Dia menambahkan, pemerintah merupakan pelayan rakyat. Sementara, hakikat pembangunan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, banyak peraturan yang dipaksakan tanpa melakukan konsultasi publik. Seperti lahirnya Peraturan Mentri (Permen) No 56 Tahun 2014, Pemen No. 57 Tahun 2014, Permen No. 1 Tahun 2015 dan Permen No. 2 tahun 2015. Saat ini juga sedang disusun Permen pemanfaatan zona 4 mil yang hanya untuk alat tangkap pancing.
"Mungkin tujuan Susi Pudjiastuti baik, tapi tidak mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya dan tradisi masyarakat," tegas Herman.
BACA JUGA: 5 Tahun Lagi, Indonesia Bisa Krisis Pangan dan Petani
Politikus Partai Demokrat itu meminta Menteri Susi menangguhkan pelaksanaan Permen tersebut. “Kan kasihan rakyat kecil, untuk mempertahankan kehidupanya saja sudah berat, kemudian lahir aturan-aturan yang memberatkan," tegas Herman. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Susi Cerita tentang Kapal Bandel
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Garap Pejabat TVRI untuk Tersangka Mandra
Redaktur : Tim Redaksi