Demo Tolak Neoliberalisme, Tuding KPU Mainkan DPT

JAKARTA - Aksi demontrasi menolak pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono kembali berlangsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (1/6)Ratusan pemuda dan ibu-ibu, sejak pukul 11.00 WIB sudah berbondong-bondong datang ke KPU.

Aksi yang mengatasnamakan organisasi Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan) ini, dikatakan sebagai gabungan dari sejumlah LSM dan organisasi mahasiswa

BACA JUGA: Depkeu Bantah Gadaikan Gelora Bung Karno

Antara lain yang tergabung di dalamnya adalah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Persatuan Perjuangan Delman Betawi (PPDB), Serikat Tani Nasional (STN), serta sejumlah LSM lain termasuk para aktivis buruh.

Secara silih berganti, ketua umum dari organisasi-organisasi tersebut berorasi mengungkapkan penolakan mereka terhadap pasangan capres-cawapres SBY-Boediono yang dinilai menganut faham neoliberalismeKekhawatiran itu, menurut mereka, muncul dengan melihat kinerja SBY dalam memimpin negara selama lima tahun terakhir.

Contoh kebijakan SBY yang dituding berfaham neoliberalisme antara lain adalah mencabut sejumlah subsidi rakyat, serta melakukan privatisasi BUMN

BACA JUGA: JK-WIN Batal Kampanye di GBK

Juga, SBY disebut telah menjalankan liberalisasi pasar, (menimbulkan) tenaga kerja murah, serta melakukan komersialisasi pendidikan dan kesehatan.

"Memang pendidikan dan kesehatan gratisTapi rakyat harus berdebat dulu untuk mendapatkannya

BACA JUGA: Kubu SBY Ngotot Pelakunya Orang JK

Mau CT scan di rumah sakit, sudah tidak bisa gratisAlasannya, alatnya bukan lagi milik pemerintah, tapi milik swastaNeoliberalisme merupakan ancaman," ungkap Ketua Umum SRMI, Marlo Sitompul, dalam orasinya.

Marlo pun menambahkan, bahwa selama ini pemerintah lebih mementingkan kepentingan pemodal, khususnya pihak asing, ketimbang kepentingan rakyat kecil"Capres neoliberalisme bakal buat kita menderita jika terpilih," lanjutnya.

"Kami ingin perubahanSiapapun presidennya nanti, setelah 100 hari kerja, kami akan adakan aksi besar-besaran di Istana Negara guna memberikan evaluasi kepada presiden," tambahnya.

Dalam aksi ini pun para pendemo menuding KPU telah terlibat politik praktis dalam pemilihan presiden (pilpres) kali iniAlasannya, jutaan rakyat tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)Para orator menuding bahwa hal ini sengaja dilakukan KPU untuk memenuhi kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres(lhl/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Bintang Debat Cawapres