jpnn.com, MATARAM - Aktivis 98 Majas Prihatin menilai Pemilu 2024 harus jadi momentum rakyat memilih pemimpin yang bebas dari pelanggaran HAM.
Menurut dia, pelanggaran HAM soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98.
BACA JUGA: Elemen Mahasiswa di Surabaya Tolak Pelaku Pelanggar HAM Memimpin Indonesia
Hal itu disampaikan Majas saat membedah Buku Hitam Prabowo di Kota Mataram, NTB, Minggu (17/12).
"Buku ini mengungkap penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, dugaan upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua," jelas Majas.
BACA JUGA: KAPMP Minta Pihak yang Menuduh Prabowo Melanggar HAM Segera Minta Maaf
Selain itu, lanjut Majas, buku ini mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.
Seperti yang terekam dalam buku ini, lanjut Majas Prihatin, keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan aktivis, kerap dituding sebagai isapan jempol semata atau kaset rusak yang diputar menjelang pemilihan presiden.
BACA JUGA: Ketua Komnas HAM: Berbisnis Harus Perhatikan HAM
"Kita ini menganut demokrasi yang mana, sementara demokrasinya sudah rusak. Makanya, Pemilu 2024 mendatang harus dijadikan ruang mengevaluasi dan memeriksa rekam jejak para calon presiden dan wakil presiden kita," ujar Majas.
Majas juga menegaskan seperti yang diulas dalam buku, muncul oleh sebab belum adanya proses hukum untuk Prabowo, kendati bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya amat jelas.
Sementara itu, Pengamat Politik UIN Mataram Agus Dedi menjelaskan seperti yang dipaparkan dalam buku bahwa ada dugaan keterlibatan Prabowo.
Pertama, jelas Dei, seperti keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian. Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar Prabowo dibawa ke Peradilan Militer.
Bahkan, lanjut Dedi, yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa ia memang menculik para aktivis.
Sementara itu, Al Mukmin, Aktivis Milenial NTB mengajak semua pihak melihat secara baik calon pemimpin.
"Jangan terjebak dalam narasi-narasi gemoy karena persoalan bangsa ini terlalu kompleks tidak bisa diselesaikan dengan joget-jogetan" kata Mukmin. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Jenis Obat yang Tidak Boleh Dikonsumsi Ibu Hamil
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga