JAKARTA - Pemilu 2014 masih lamaNamun Partai Demokrat (PD) sudah mulai memupuk kelompok yang berpotensi memberi dukungan besar di Pemilu 2014
BACA JUGA: Manuver Golkar-PKS Bikin Demokrat Gerah
Salah satu yang digarap PD adalah para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).Hal itu terlihat dari acara dialog antara Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dengan para perangkat desa yang tergabung dalam PPDI dan Forum Sekdes di sebuah hotel di Jakarta, Selasa (15/2) malam
BACA JUGA: Anggota Ormas Sebaiknya Dilarang Masuk Jajaran KPU
"Kakak saya juga seorang Sekdes (Sekretaris Desa)
BACA JUGA: Yenny Bertekad PKB Gus Dur Ikut Pemilu 2014
Jadi saya paham betul bagaimana peran perangkat desaIni bukan pertemuan antara ketua partai dengan perangkat desa, tetapi sesama anak desa yang punya komitmen bersama untuk memajukan desa," ujar Anas yang ditimpali riuh tepuk tangan sekitar seratusan perangkat desa yang datang dari Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan NTB.Anas menambahkan, hal yang tak bisa dibantahkan bahwa Indonesia juga bisa berjalan lantaran ada perangkat desa yang bekerja"Semua punya peranPresiden ada tugas dan tangung jawab, menteri-menterinya pun demikianPerangkat desa juga punya tugas untuk melayani," imbuhnya.
Karenanya, Anas bisa memahami dengan tuntutan para perangkat desa yang meminta untuk diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)Namun demikian Anas juga mengatakan, hal yang tak kalah penting adalah menuntaskan RUU DesaAlasannya, karena dengan adanya UU tentang desa maka payung hukum bagi perangkat desa, status perangkat dan anggaran desa akan semakin kuat
"UU itu adalah aturan main tentang cara kita bernegaraKita mendorong pemerintah dan kader Demokrat di DPR agar menuntaskan RUU Desa secepatnyaKarena pundak Indonesia itu ada di desa," tandasnya.
Dalam dialog yang juga dihadiri Ketua FPD DPR Jafar Hafsyah itu, Ketua PPDI Ubaidi Rosyidi mengeluhkan ketidakjelasan status perangkat desaUntuk itu, para perangkat desa tetap berharap agar bisa disamakan dengan Sekdes yang dijadikan PNS.
"Karena faktanya, kami ini di lapangan langsungTengah malam ada warga yang mengetuk pintu kita bukakan pintu dan kita layaniTapi kita ini dimarjinalkan," kata Ubaidi.
Dikatakan pula, perangkat desa ikut mengurus berbagai kebijakan pemerintah termasuk dalam hal Jaminan Kesehatan maupun pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)"Kami bekerja untuk urusan negara, tetapi statusnya pegawai negeri juga bukanKalau dibilang pegawai swasta, kita juga tak punya asuransi kesehatan dan tunjangan lainnyaJadi status kami ini sebenarnya apa?" ucap Ubaidi.
Menurut Kasi Urusan Pembangunan di sebuah desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah itu, PPDI pernah mengeluhkan nasib para perangkat desa ke sebuah parpol besarHanya saja, kata Ubaidi, pihaknya menerima jawaban yang tak diinginkan
"Katanya mereka partai oposisi jadi tidak bisa memutuskan nasib kami ini mau seperti apaKami ini perangkat desa, bukan politisiJadi oposisi itu bukan jawaban yang kami inginkan," urainya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Forum Sekdes, DimyatiMenurutnya, para perangkat desa lebih banyak mengeluarkan uang ataupun barang milik pribadi untuk melayani warga
"Kalau ada warga sakit, mobil kita digunakan untuk membawa ke rumah sakitTidak ada uang negaraKalau pejabat tinggi menggunakan fasilitas negara untuk priobadi, tapi kalau kita fasilitas pribadi untuk kepentingan warga," ucapnya.
Karenanya Dimyati berpesan ke Anas agar serius dalam memperjuangkan RUU Desa ataupun nasib para perangkat desa"Kalau semuanya jelas, kita bekerja juga enak," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Dorong Putra Amien Rais di Pilwako Jogja
Redaktur : Tim Redaksi