jpnn.com - JAKARTA - Rencana Kementerian BUMN menyuntik 35 perusahaan pelat merah dengan dana Rp 72,9 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN) terus mendapat penolakan. Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan bahkan mengaku heran dengan rencana kementerian yang dipimpin Rini Soemarno itu menyuntik BUMN dengan mengusulkan PMN di revisi APBN-Perubahan 2015.
Syarief mengatakan, PMN harus diberikan secara tepat. Menurutnya, aneh jika BUMN yang mau kolaps malah disuntik dengan uang negara.
BACA JUGA: Industri Sepatu Kehilangan Rp 758 M
"PMN itu harus betul-betul tepat dan logika bisnisnya jelas. Contoh, kenapa perusahaan yang sudah tidak bisa diselamatkan masih disuntikan modal. Itu nanti lama-lama hanya habis untuk fix cost (biaya tetap, red) mereka," kata Syarief di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/2).
Mantan menteri koperasi dan UKM itu menambahkan, BUMN yang sudah kesulitan untuk membiayai kebutuhan manajemen tidak perlu disuntik PMN. Selain itu, perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah go public dan memiliki banyak aset juga tidak perlu disuntik lagi.
BACA JUGA: Bangun Smelter di Gresik, Freeport Khianati Warga Papua
"Bank Mandiri dikasih PMN, kok lucu. Mandiri kan bank yang memiliki aset paling besar, go public, kenapa masih diberikan PMN lagi? Jadi saya pikir harus ada yang dievaluasi. Di zaman SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) itu sangat-sangat selektif," jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program produktif untuk rakyat, seperti kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan BPD. Bukan malah menghapus program seperti itu.
BACA JUGA: DPR Isyaratkan Penolakan atas Rencana Pemerintah Suntik BUMN dengan PMN
"Kan lebih bagus dikasih yang produktif, kenapa BPD yang tadinya menyalurkan KUR dihapus? Jadi banyak program-program yang sebenarnya bisa diberdayakan. Kalau kekurangan, ada kelemahan ya diperbaiki," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Juanda Diperluas Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi