jpnn.com - SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Minggu (20/3), mengakhiri safari politik keliling Jawa dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional di Surabaya. Dalam Rakornas tersebut disepakati sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan didaulat membacakan butir-butir rekomendasi dalam penutupan Rakornas yang digelar di Hotel Harris, Surabaya. Total ada 10 butir rekomendasi yang didasari pada hasil blusukan SBY selama 13 hari keliling Pulau Jawa.
BACA JUGA: Caketum Golkar: Generasi Y Sudah Jenuh dengan Parpol
Berikut isi rekomendasi Partai Demokrat tersebut:
Pertama, mengenai pembangunan dan infrastruktur. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.
BACA JUGA: Sikapi Pemangkasan Masa Jabatan Pimpinan DPD, Bang OSO Bilang Begini
Kedua, mengenai kejahatan narkoba dan terorisme. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Ketiga, mengenai APBN dan kebijakan fiskal. Partai Demokrat mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu.
BACA JUGA: Soal Bupati Doyan Sabu-sabu, Ini 2 Kesalahan Versi Bawaslu
Keempat, mengenai RUU Tax Amnesty. Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. Partai Demokrat mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik.
Kelima, mengenai KPK dan pemberantasan korupsi. Partai Demokrat berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Partai Demokrat ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.
Keenam, tentang pengangguran dan lapangan kerja. Partai Demokrat mencatat terjadi kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun belakangan ini. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini.
Ketujuh, mengenai kedaulatan partai politik. Partai politik mencatat bahwa partai politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah panglima, bukan politik.
Kedelapan, mengenai sepak bola dan PSSI. Pasca dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepakbola di Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional; timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian, oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat beraksi lagi di lapangan hijau.
Kesembilan, mengenai pegawai dan guru honorer. Partai Demokrat dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten.
Kesepuluh, mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Partai Demokrat mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi.
"Besar harapan kami pandangan dan rekomendasi ini diterima dengan baik oleh pemerintah, karena tujuan kami baik. Kmami ingin masalah-masalah di depan kita bisa diselesaikan. Kami ingin pemerintah berhasil. Itulah sebagai dukungan Partai Demokrat," jelas SBY saat menutup Rakornas. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cak Imin Tegaskan Posisi PKB, NU dan Pemerintahan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi