jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang membawa-bawa nama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait masalah guru honorer, direspons oleh Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.
Dalam pernyataannya, Unifah mengajak seluruh elite politik tidak menggiring guru honorer ke politik. Sebab, pemerintah hanya menjalankan aturan main sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan produk pemerintahan SBY.
BACA JUGA: Bicara Guru Honorer, Ketum PGRI Kaitkan UU ASN dengan SBY
Nah, Djoko menyatakan bahwa sebagai kepala negara masa itu, SBY telah berbuat banyak untuk guru honorer. Seharusnya kalau masih ada persoalan dengan honorer, itu diselesaikan oleh pemerintahan setelah SBY, yakni Presiden Joko Widodo.
"Pak SBY itu presiden keenam, beliau sudah menyelesaikan masalah honorer pada saat memerintah sampai 2014. Tentunya tongkat estafet penyelesaian ini harus diselesaikan pemerintah berikutnya," kata Djoko kepada JPNN, Selasa (11/12).
BACA JUGA: PB PGRI Minta Presiden Angkat 736 Ribu Guru Honorer
Bagi legislator Partai Demokrat asal Jawa Tengah ini, SBY telah menorehkan satu prestasi luar biasa untuk honorer. Sebab, di era pemerintahannya lebiih dari 1 juta honorer diagkat menjadi PNS.
"Era Pak SBY sudah lebih satu juta honorer diangkat jadi PNS. Jadi tidak usah dipolitisasi lagi," tandas Djoko.(fat/jpnn)
BACA JUGA: MenPAN-RB Sebut Guru Honorer Bakal Rugi Jika Tolak PP PPPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesimpulan Bedah PP Manajemen PPPK: Bukan untuk Honorer!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam