jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyambut positif harapan penyelenggara pemilu dan pemerintah, agar proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah di lima daerah tetap dapat dilaksanakan sepanjang Desember. Karena kalau sampai dilaksanakan melewati 2015, akan membuat kerepotan.
"Saya dengar keinginan pemerintah untuk menuntaskan Pilkada sebelum Natal. Itu kami sambut baik dan berharap betul-betul terjadi. Kalau dipindah bukan 2015, akan membuat kerepotan semua pihak," ujar Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca Pandjaitan, Kamis (17/12).
BACA JUGA: DPR: Pilkada Susulan di Lima Daerah Boleh 2016 tanpa Perppu
Selain berharap, Hinca juga menegaskan, pihaknya tidak sedang bertengkar dengan KPU secara individu. Namun demikian ia mengingatkan, sebagai penyelenggara, KPU harus benar-benar menjalankan putusan pengadilan. Bukan justru mengambil langkah-langkah lain yang akan merugikan perjalanan demokrasi di Indonesia.
"KPU bertugas jalankan pilkada. Bila ada putusan pengadilan, sebaiknya KPU ikuti dan jalankan pilkada. Masyarakat akan tepuk tangan kepada KPU bila putusan sela dijalankan KPU," ujarnya.
BACA JUGA: Berkas Kasasi Pilkada Kalteng Baru Masuk MA Kamis Pagi
Putra berdarah Batak ini mengutarakan pandangannya, apalagi diketahui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Kota Medan bakal segera mengeluarkan putusan atas gugatan yang diajukan calon bupati JR Saragih, yang sebelumnya dicoret KPU.
"Untuk Simalungun, sekarang ini proses persidangannya masih berlangsung. Jumat (18/12) akan mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Kemudian pada Senin (21/12) sudah putusan," ujarnya.
BACA JUGA: Ini 10 Daerah Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi
Selain itu, secara khusus Hinca juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota Medan. Data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memperlihatkan, tingkat partisipasi paling rendah se-Indonesia. Dengan hanya diikuti 27 persen pemilih.
"Sejak empat bulan lalu kami sudah bicara minimnya partisipasi. Tidak ada semangat, aura, dinamika dan kreativitas. Akhirnya partailah yang harus lakukan kreativitas luarbiasa. Tapi itu pun sangat terbatas. Kritik kami kepada penyelenggara, pilkada memang lancar damai dan tenang. Saking tenang, tidak ada yang pergi ke TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Hinca.
Menurut Hinca, karena pada hari pemungutan ditetapkan sebagai hari libur, maka masyarakat menikmati hari liburnya di rumah. Bukan malah menyalurkan hak suaranya ke TPS.
"Karena itu dari PD, kami protes kepada penyelenggara pilkada dan pemerintah tentang partisipasi. Demokrasi harus diukur dari partisipasi. Di Medan itu tingkat partisipasi pemilih tak lebih dari 30 persen. Bisa enggak nyaman kita mendengarnya. Padahal biaya besar sekali. Dalam rakor (rapat koordinasi) dengan KPU beberapa waktu lalu, hampir semua parpol sampaikan kritik partisipasi minim terhadap pilkada," kata Hinca. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Rapat Malam Ini, Golkar Tentukan Pengganti Setya Novanto
Redaktur : Tim Redaksi