Demokrat Ragukan LHP BPK 2009

BEKASI-Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, kembali bermanuverPartai berlambang mercy itu meragukan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2009 Kabupaten Bekasi oleh BPK Jawa Barat.  Lantaran ada yang tidak singkron antara hasil yang dievaluasi dengan LHP

BACA JUGA: Beri Cek Kosong, Politisi Gerindra Dipolisikan

”BPK itu juga manusia, jadi wajar jika kita meragukan hasil LHP,” terang Rohim Mintareja, Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Bekasi

Keraguan itu muncul saat ada temuan seperti Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi yang oleh BPK disebut Rp 10 miliar

BACA JUGA: Sopir Angkot Tolak Busway Masuk Tangsel

”Padahal setelah kita evaluasi Silpanya Rp 49 miliar,” terangnyaSelain itu dia juga mengatakan ada juga Silpa dari belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji berjumlah miliaran

BACA JUGA: Tabung Gas Meledak di Warteg

Jadi, Silpa Kabupaten Bekasi keseluruhan hasil evaluasi dewan mencapai Rp 400 miliar lebih

”Namun oleh BPK ditaksir Rp 300 miliar lebihAda selisih yang cukup besar,” cetus Rohim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bekasi ituKarenanya, walaupun LHP BPK telah keluar dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pihaknya tetap akan mengkritisi

”Bukan apa-apa, ini uang rakyat jadi harus benar dong penggunaannyaKita akan kroscek hasil evaluasi yang kami lakukan dengan hasil audit BPK,” pungkas RohimSementara itu, dalam sidang paripurna, DPRD Kabupaten Bekasi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Sa’duddin dengan beberapa rekomendasi.

Seperti membuat perencanaan yang didukung data informasi dan fakta lapangan yang akurat serta tepat untuk dapat disajikan sebagai bahan penyusunan anggaranIni guna mengurangi Silpa negatifMemberikan sanksi kepada SKPD yang tidak menjalankan Tupoksi (Tugas, pokok dan fungsi, Red) dengan benar

Selain itu juga ada temuan badan anggaran, berkenaan masih adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan dan ketidaktepatan waktu tender proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BekasiKarena itu, berbagai oknum yang diduga melakukan penyimpangan harus ditindak

Terkait saran dan kritik dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi tentang jawaban LPj, Bupati Bekasi, Sa’duddin mengatakan pandangan dan saran dari kalangan DPRD Kabupaten Bekasi akan menjadi catatan Pemkab Bekasi”Seperti untuk program kerja dan pembangunan berikutnya,” cetus bupati asal PKS itu(dai)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dishub DKI Siapkan Tenda dan Posko Kesehatan