Demokrat Serang Soroti RS Ribka

SERANG-Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Demokrat, Abdul Hamid mengkritik pendirian Rumah Sakit Pelita Rakyat yang dikelola salah satu kader PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer yang tidak memiliki izin lengkap. 

“Jangan mengatasnamakan rakyat miskin lalu bisa seenaknya mendirikan rumah sakit tanpa melengkapi perizinanHal ini tidak bisa dibenarkan dalam aturan apapun meski itu katanya untuk warga miskin,” kata Hamid, kepada Radar Banten, di ruang kerjanya.

Menurut Hamid, Pemkab Serang jangan tergesa-gesa memberikan izin operasi kepada rumah sakit tersebut, sebelum pihak rumah sakit melengkapi perizinan

BACA JUGA: Mobdin Wabup Serang Diajukan Rp 450 Juta

Jika Pemkab sampai mengizinkan, kata Hamid, ini akan menjadi masalah baru karena orang lain pasti akan melakukan yang sama di kemudian hari“Bisa saja nanti orang lain mengatasnamakan kemiskinan lalu mendirikan rumah sakit, ini kan menjadi tidak baik buat masyarakat juga,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi penggagas Rumah Sakit Pelita Rakyat, mengaku, belum lengkapnya perizinan rumah sakit karena menganggap enteng soal izin pendirian bangunan dan meminta maaf

BACA JUGA: Tujuh Desa Kembalikan Raskin

“Kalau soal izin, itu urusan teknis, nanti kita selesaikan,” katanya.

Pada bagian lain, anggota Dewan dari Fraksi Gerindra, Muhajir, mengatakan, Badan Anggaran (Banang) sedang mengkaji laporan keuangan pada poin klaim kemiskinan   Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Serang tahun 2010“Pada laporan keuangan tertera total pengeluaran untuk pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar Rp 12 Miliar, ini kan jumlah yang besar dan kita sedang mengkaji kebenaran laporan ini,” kata Muhajir.

Menurut Muhajir, dalam keterangan laporan keuangan jumlah klaim SKTM masyarakat Kabupaten Serang sebesar Rp 8 miliar dan Kota Serang Rp 4 miliar

BACA JUGA: Mochtar Riady: Ingin Kaya Harus Berkeringat

“Apakah memang betul pengeluaran itu klaim warga miskin atau tidak, ini sedang kita kaji lebih dalam supaya tidak menimbulkan masalah pada pemeriksaan BPK tahun mendatang,” ungkap Muhajir(kar)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelelawar Orange Gegerkan Warga Probolinggo