Demokrat Tak Halangi Parpol Hengkang dari Setgab

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Mohammad Jafar Hafsah, menyatakan siapapun yang ingin keluar dari koalisi partai politik (parpol) pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan ditahan-tahan apalagi dilarang.

"Silakan keluar dari koalisi kalau memang sudah tidak kerasan lagiPartai Demokrat tidak akan menahan apalagi melarang," kata Jafar saat jumpa pers “Refleksi Akhir Tahun” yang digelar FPD di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/12).

Sikap untuk tidak menahan apalagi melarang tersebut, kata Jafar terpaksa diambil Demokrat agar kehadiran parpol koalisi yang sudah tidak kerasan itu tidak bertindak lebih jauh hingga bisa merusak koalisi yang selama ini sudah dibangun

BACA JUGA: MK Kuatkan Kemenangan Isran Noor-Ardiansyah di Kutim

"Daripada merusak, kan lebih baik mereka itu keluar saja dari koalisi," tegas Jafar tanpa menyebut parpol dimaksud.

Soal pernyataan dari salah satu Parpol bahwa koalisi hanya dengan presiden, lanjut Jafar, bukanlah pernyataan yang tepatSebab, koalisi yang dibentuk memiliki berbagai kesepakatan yang harus dijaga secara bersama dan bukan hanya antara partai tertentu dan presiden saja.

Jafar menambahkan, koalisi yang terbangun saat ini dilakukan sebelum pilpres 2009 lalu untuk mengusung pasangan SBY-Boediono yang diteruskan dengan koalisi antara pemerintah dan partai-partai pendukung dan koalisi untuk parlemen

BACA JUGA: TK Disarankan Konsultasi ke MK

Namun Jafar mengecualikan Partai Golkar yang bergabung setelah SBY-Boediono memenangi Pilpres.

“Ada tiga kesepakatan koalisi yakni koalisi mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres, koalisi antara pemerintah dengan parpol pendukung dan koalisi di parlemen ini sendiriSemuanya sepakat melakukan itu hingga kemudian muncul usulan diperlukannya sebuah sekretariat yang salah satunya diajukan oleh PKS sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Jafar merasa heran jika PKS justru berkali-kali menyatakan hanya berkoalisi dengan SBY, namun tidak dengan PD

BACA JUGA: Demokrat Minta Wacana Poros Tengah Dihentikan

”Koalisi itu kan memang bukan ikatan formalIkatan koalisi bisa dilihat dari kursi menteri yang didapatkan partai anggota koalisi, namun memang untuk koalisi di parlemen sulit ditandaiNamun tetap saja ada ikatan koalisi di parlemen,“ jelasnya.

Mantan birokrat di Departemen Pertanian itu juga mengatakan, Setgab tidak akan mentolerir jika ada usulan baru membentuk poros tengah"Jika itu terjadi, maka konsekuensinya kader partai bersangkutan segera dieliminir dari kabinet," tegas Jafar.

Terakhir, Jafar Hafsah mengingatkan ke parpol-parpol anggota Setgab bahwa SBY selaku Ketua Setgab memantau perkembangan yang terjadi di Setgab"Termasuk mencermati prilaku PKS dan PPP itu yang mengusung pembentukan poros tengah," ucapnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Tegaskan Setgab Tak Salahi Konstitusi