jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan tidak ingin berbicara tentang jatah kursi menteri ke pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, sebelum waktu pencoblosan pemilihan umum pada 17 April 2019.
Menurut dia, Demokrat memilih fokus berkampanye ketimbang berbicara jatah kursi menteri ke capres-cawapres nomor urut 02.
BACA JUGA: PDIP: Di Depan Kamera Saja Prabowo Emosional, Apalagi Tanpa Kamera
"Kami menghormati betul proses demokrasi. Biarkan saya tidak bicara tentang itu karena memang masih prematur. Nanti setelah tanggal 17 April," kata Hinca di Jakarta, Rabu (3/4).
Dalam Pilpres 2019 ini, Demokrat mendukung pasangan Prabowo - Sandiaga. Namun, belum ada ucapan dari Prabowo atau BPN soal jatah menteri dari Demokrat jika Prabowo menang.
BACA JUGA: Erick Thohir: Ini Bukan Sinetron
(Baca Juga: Demokrat Bantah AHY Ditawari Kursi Menteri)
Meski begitu, Demokrat tidak ingin mendesak pasangan capres-cawapres nomor urut 02 memberikan jatah menteri. "Demokrat taat betul dalam tata tertib berkompetisi, karena itu pasti kami tidak akan pernah bicara sebelum pertandingan ini selesai," pungkas dia.
BACA JUGA: Hasto: Kubu Sebelah Seperti Terburu Nafsu
Sebelumnya, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Hashim Djojohadikusumo mengakui telah berbicara dengan capres Prabowo Subianto, terkait porsi menteri untuk partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Hasil pembicaraan itu, dua partai koalisi mendapatkan jatah menteri.
"Saya kira itu antara saya dengan kakak saya. Kami kan, sudah sepakat dengan PAN, ada 7 menteri untuk PAN, 6 untuk PKS," kata dia ditemui wartawan di Jakarta, Senin (1/4).
Hashim mengatakan partai politik pengusung Prabowo lainnya, seperti Partai Demokrat dan Partai Berkarya masih dalam pertimbangan. "Demokrat belum definitif," ungkap dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alasan Pemilih NU ke Jokowi, Muhammadiyah Condong ke Prabowo
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan