JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Ja’far Hafsah, menyayangkan sikap Golkar yang mengusulkan hak interpelasi tanpa dibicarakan terlebih dahulu di Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung SBY"Seyogyanya dibicarakan, karena tidak mungkin bertentangan dengan sesama parpol koalisi
BACA JUGA: Pesimis Hak Interpelasi DPR
Memang sudah disampaikan oleh Golkar soal hubungan Indonesia-MalaysiaKarena Fraksi Golkar jalan sendirian, lanjut Ja’far, wajar jika FPKS, FPAN DAN FPPP secara resmi menolak interpelasi yang dianggap masih belum perlu itu
BACA JUGA: Dianggap Tak Serius, Gugatan Pilkada Mamuju Ditolak
Bahkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq, kata Ja'far, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada isu pinggiran yang dilansir Golkar."Golkar hendaknya mampu mengedepankan hal-hal yang substantif yaitu persoalan batas wilayah dan kemampuan pengamanan batas wilayah
Di tempat terpisah, Mahfudz menjelaskan, pada prinsipnya persoalan Indonesia dan Malaysia merupakan persoalan antarnegara
BACA JUGA: Komisi III akan Bangkitkan Kasus JORR
Masalah ini baru bisa diselesaikan jika entitas politik didukung oleh sipil dalam satu kesatuan pikiran, ide, dan langkah"Kalau saling menyalahkan, Malaysia akan makin tertawaLucu saja, di dalam negeri ribut sendiri soal perangTunjukkan di dalam negeri solid," kata Ketua Komisi I DPR ituBahkan PKS menilai usulan interpelasi yang diusung Golkar penuh nuansa politisKarenanya PKS mengingatkan agar Golkar tidak mendahulukan kepentingan politis ketimbang kepentingan nasional"Jangan menggadaikan kepentingan dalam negeri dengan kepentingan politisJangan main-main dengan isu interpelasi," tegasnya.
Oleh sebab itu PKS mengajak Golkar mengurungkan niatnya mendorong interpelasi soal Malaysia"Sebagai koalisi, Golkar diimbau mendukung rencana pemerintahPerlu kebersamaan kita dalam menghadapi isu internasionalJangan pertaruhkan wajah bangsa kitaJadi, belum saatnya interpelasi soal Malaysia digulirkan, karena pemerintah sudah melakukan diplomasi untuk mendinginkan hubungan Indonesia-Malaysia yang terus dalam kondisi memanasKita jangan menggampangkan situasi," katanya lagi.
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh anggota Fraksi PPP, Ahmad Yani"PPP menganggap masalah ini belum perlu untuk sampai pada hak interpelasiHak interpelasi memang merupakan hak yang melekat pada DPRWajar saja menggunakan hak interpelasiNamun dalam kasus ini jangan sampai perseteruan Indonesia-Malaysia dimanfaatkan pihak lainSeharusnya pemerintah lebih tegas," kata Ahmad Yani.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Alie Jamin Tak Ada Pijit dan Spa
Redaktur : Tim Redaksi