jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Harian Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan partainya mendukung adanya wacana saksi parpol untuk TPS Pemilu dibiayai pemerintah.
Menurutnya, wacana itu penting diwujudkan agar semua partai memiliki saksi di seluruh TPS dan proses pemilu dapat lebih fokus diawasi.
BACA JUGA: Dana Saksi Parpol Lemahkan Pengawasan Pemilu
"Sesuai UU pelaksanaan pemilu kan harus dilakukan pengawasan. Pengawasan itu kan Bawaslu, dan disiapkan anggarannya. Nah pengawasan itu disiapkan anggarannya oleh pemerintah," ujar Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (29/1).
Syarief menampik tudingan bahwa partainya yang paling diuntungkan dalam pendanaan itu karena sudah tak memiliki banyak modal untuk Pemilu nanti.
BACA JUGA: Belum Ada Anggaran Untuk Mitra Pengawas Pemilu
"Kok punya persepsi jelek tentang Demokrat. Jangan begitu dong pemikirannya. Pemikirannya ini kan proses untuk mendapatkan hasil pemilu yang transparan, kan harus ada peengawasannya," tegasnya.
Syarief menyakini pendanaan itu tidak akan diselewengkan parpol karena yang mengelola adalah Bawaslu. Partai, sambungnya, tidak diberi kewenangan mengatur keuangan untuk saksi di TPS.
BACA JUGA: Optimistis Saksi Dibiayai Negara Bakal Tekan Kecurangan Pemilu
"Kalau saksinya ada, hadir, Bawaslu lihat ada, besoknya baru dibayar. Kalau parpol enggak kirim saksi ke TPS, ya enggak dibayar. Jadi uang itu tidak mengalir ke parpol. Bawaslu nanti yang bayar ke saksinya," tandas Syarief. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPT Pileg Bakal Menyusut Lagi
Redaktur : Tim Redaksi