jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat (PD) termasuk barisan partai politik (parpol) yang pro dengan pendanaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai anggaran yang disiapkan negara itu bentuk kesetaraan terhadap parpol. Pasalnya, tidak semua partai mampu membiayai seluruh kebutuhan saksi.
Selain itu, dana saksi tersebut diyakini bisa meminimalisir kecurangan dalam pemilu. "Selain itu, saksi juga bisa menekan kemungkinan adanya pencurian suara milik partai lain," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Ikhsan Modjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (27/1).
BACA JUGA: DPT Pileg Bakal Menyusut Lagi
Menurut Ikhsan, pembiayaan saksi adalah bagian dari pembiayaan pemilu dan bukan pembiayaan parpol. Oleh karenanya, negara berkewajiban menyukseskan pemilu dengan menanggung honor saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS).
Lagipula, sambung Ikhsan, mekanisme pembiayaannya tidak langsung melalui parpol, tapi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ditegaskannya, dana saksi di pemilu bukan keputusan pemerintah sepihak, ,elainkan kesepakatan bersama Komisi II DPR RI, Mendagri, Menkeu, KPU, dan Bawaslu.
BACA JUGA: Usut Laporan Bawaslu, Wakapolri Jamin Netral
"Kesimpulannya pendanaan saksi ini demi kesuksesan pemilu dan demokrasi yang makin berkualitas, d imana hasilnya kembali ke rakyat," tegas caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang ini.(dil/jpnn)
BACA JUGA: Jelang Pemilu, Penyalahgunaan Bansos Marak
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Minta Honor Saksi Tetap Lewat Pengawas Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi