jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan politikus seharusnya bisa lebih rileks dalam menanggapi hasil survei.
Dia merespons somasi hukum yang ditujukan kepada LSI Denny JA karena sang pengugat tak puas capres dukungannya mendapatkan persentase kecil, yang tidak masuk akal di Sumut.
BACA JUGA: Survei Poltracking: Prabowo dan Erick Thohir Didukung Mayoritas Nahdiyin di Jatim
Hal itu diungkapkan Denny melalui video yang diunggah akun media sosial resminya, DennyJA_World di Instagram, Rabu (11/10).
Dia menyebutkan somasi kepada lembaga survei itu memang kerap terjadi di setiap pilpres ataupun pilkada.
BACA JUGA: Survei Poltracking di Jatim: Elektabilitas Erick Thohir Sebagai Cawapres Jauh Ungguli Figur Lain
"Ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden, sejak 2004. Bahkan ini juga terjadi di banyak Pilkada," kata Denny JA.
Dia menjelaskan juga ada kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi.
BACA JUGA: Survei PatraData, Suara Prabowo Unggul dari Bakal Capres Lain
"Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada," lanjutnya.
Namun, dia menilai somasi terhadap lembaga survei juga memiliki sisi positif.
"Memang tetap ada sisi positif somasi hukum ini. Setidaknya ia membuat kiami merasa perlu memberikan semacam tip populer atau panduan," jelas Denny JA.
Dia juga menjelaskan cara membedakan lembaga survei yang kredibel dengan baru dibentuk.
Denny menjelaskan sejak 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, LSI Denny JA memberikan satu publikasi mengenai siapa yang menang di Pilpres saat itu.
Kala itu, LSI mengumumkan SBY yang terpotret akan menang.
Denny juga menyebutkan di 2014 ataupun 2019, LSI Denny JA juga mempublikasikan, Jokowi akan menang.
Namun, tentu ada pula lembaga survei yang namanya baru terdengar dan belum ada track record-nya yang akurat pada pilpres sebelumnya.
"Tentu sah diberikan tanda tanya," kata Denny JA.
Tip kedua, lanjut Denny JA, melihat dari reputasi lembaga survei. Selain itu dapat dinilai kiprahnya atau pencapaian.
"Misalnya, seberapa Lembaga ini karena reputasinya, karena pencapaiannya mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional," kata Denny JA.
"Ada pula lembaga survei, ataupun tokohnya, yang tidak terlihat penghargaannya. Namun, tentu ini tidak berarti lembaga itu otomatis tidak kredibel," jelas Denny JA.
Tip ketiga, lanjutnya, survei juga harus dilihat dalam kerangka waktu.
"Itu artinya survei memotret sikap responden di hari ini, hari survei dilakukan," kata Denny JA.
Dia menegaskan penting bagi para elite politik untuk menyikapi hasil survei dengan lebih tenang.
"Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri,"pungkas Denny JA.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Poltracking Indonesia: Mayoritas Nahdiyin di Jatim Mendukung Prabowo
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra