Depdagri Diminta Turun Tangan Urus DPT

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut-ikutan menyoroti buruknya daftar pemilih tetap (DPT) pilpres 2009Tampaknya, DPD sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan KPU untuk mengurusi soal data pemilih itu

BACA JUGA: Kubu SBY Tuding Prabowo Keliru

Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD mendesak Depdagri mengerahkan aparatnya guna membantu KPU memutakhirkan DPT pilpresDesakan itu tertuang secara resmi dalam bentuk rekomendasi yang dibacakan Ketua PAH I DPD Marhany VP Pua saat paripurna DPD di Senayan, Kamis (2/7)

BACA JUGA: Tak Becus Urus DPT, KPU Terancam Pidana

DPD mendesak Depdagri mengerahkan aparatnya sejak rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga kelurahan untuk memutakhirkan DPT secara cermat"“Kami merekomendasikan agar pemerintah mengerahkan aparatnya mendukung KPU memutakhirkan DPT untuk pilpres tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang, terutama mendata warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya

BACA JUGA: Mustahil, Pilpres Berlangsung 1 Putaran

Kekisruhan DPT yang lalu akan terulang pada pilpres mengingat kemungkinan masih banyak warga negara yang tidak tercatat dalam DPT," ujar Marhany di rapat yang dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita itu.

DPD mengusulkan KPU memutuskan penggunaan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) sebagai alat bukti sah pemilih untuk menekan jumlah warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.Dengan KTP maka seluruh warga negara yang tidak tercatat tetap bisa menyalurkan suaranyaIni sebagai terobosan mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan hanya pemilih terdaftar yang bisa menggunakan haknya

Rekomendasi DPD dikeluarkan setelah para wakil daerah di Senayan itu menghimpun aspirasi masyarakat dan menginventarisasi masalah penyelenggaraan pemiluRapat juga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April lalu kualitasnya yang sangat burukDisebutkan, asas jujur dan adil juga tidak terpenuhi dalam pileg(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Susul Bonek, Jak Mania Dukung JK-Wiranto