Dephub Ngaku Hanya Keluarkan Izin Hingga Lantai 12

JAKARTA - Persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel JW Marriott di Medan mulai dari lantai 13 hingga lantai 27 masih menjadi polemikDepartemen Perhubungan (dephub) hanya pernah merekomendasikan hingga ketinggian 12 lantai

BACA JUGA: KPK Didesak Periksa Politisi Demokrat Jhony Allen

Penjabat Wali Kota Medan, Afifuddin Lubis mengatakan, Pemko Medan hanya menginginkan penegakan hukum terhadap masalah Hotel JW Marriott yang terbentur Kepmenhub No 18 Tahun 1991, tentang Keselamatan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP)Afifuddin menegaskan, sanksinya kemungkinan saja Hotel JW Marriott dilarang memfungsikan lantai 13 hingga lantai 27 sampai keluarnya izin dari Dephub

BACA JUGA: Diduga Terkait Kasus Korupsi RNI di KPK

Info yang beredar, Walikota Medan mengirim surat ke Dephub untuk meminta ketegasan mengenai rekomendasi yang dibutuhkan untuk pengeluaran IMB.

Kepala Biro Hukum Dephub Rudi Ricardo menjelaskan, dari aspek kewenangan yang bisa dilakukan Dephub hanyalah melakukan teguran kepada Pemko yang mestinya mengawasi ketinggian bangunan agar jangan sampai menyalahi KKOPDephub dan Pemko masih berada dalam satu lingkup pemerintahan alias sama-sama elemen eksekutif yang masing-masing punya kewenangan yang berbeda

BACA JUGA: Depkum HAM Deklarasikan Bebas KKN

"Pemko punya kewenangan dan kewajiban mengendalikan dan kontrol bangunanSedang Dephub melihatnya dari sisi teknis, yakni bila ada bangunan yang mengancam keselamatan penerbangan, ya kita menegur dan tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk keluarnya IMB," terang Rudi kepada JPNN, Senin (16/3).

Saat diberitahu bahwa Walikota Medan telah mengirim surat ke Dirjen Perhubud untuk meminta ketegasan, Rudi belum mau memberikan keterangan"Kita tunggu saja dulu suratnyaSurat yang kami kirim 9 Februari itu kan juga surat jawaban atas surat yang sudah dikirim Pemko Medan," ujar Rudi.

Berdasarkan keterangan sumber koran ini yang merupakan pejabat penting di Dephub, pengelola hotel JW Marriot dan Cambrigde sangat gigih dalam berupaya mendapatkan rekomendasi dari Dirjen PerhubudRekomendasi itu akan dijadikan senjata untuk mendapatkan IMB dari Pemko.

Lobi-lobi tidak hanya dilakukan kepada pucuk pimpinan Dephub, dalam hal ini menteri, tapi juga hingga ke pejabat eselon IIPendekatan ke menteri tidak tembus sehingga tidak ada perintah menteri ke Dirjen Perhubud untuk mengeluarkan rekomendasiUpaya dari atas gagal, maka dicoba dilakukan tekanan dari bawah.

"Pernah beredar rekomendasi yang belum ditandatangani dirjen, tapi hanya diparaf seorang pejabat setingkat direkturMeski sudah diparaf direkturnya, dirjen tetap tak mau menandatangani draf rekomendasi itu," ujar sumber yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis di koran ini dengan alasan posisi jabatannya tidak punya kaitan langsung dengan persoalan bandara.

Lebih lanjut dia bercerita, di kalangan para petinggi Dephub, persoalan JW Marriot dan Cambridge ini sebenarnya kuncinya ada pada Walikota MedanKalau saja pihak pemegang otoritas di tingkat lokal ini sejak awal punya sikap tegas, masalahnya tidak akan berlarut-larut dan menjadi rumit seperti sekarangDephub seakan dipaksa begitu saja menerima kondisi ketinggian bangunan yang sudah ada, yang sudah melanggar KKOP.

"Kami di Dephub ini merasa di fait accompliPemko Medan tidak mengontrol ketinggian bangunan, tapi begitu sudah tinggi, kami dipaksa-paksa memberikan rekomendasi," ungkapnya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Bantah Isu Sakit Jantung