BACA JUGA: Agung : Angket Haji Lebih Mendesak
Menakertrans Erman Suparno ngotot ingin mengevaluasi lembaga tersebut, namun Ketua BNP2TKI MJumhur bahkan menyebut, keinginan Depnakertrans itu tidak pada tempatnya
BACA JUGA: KPK Incar Penyimpangan Proyek Bantuan Asing
Alasannya, BNP2TKI dibentuk oleh UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Perpres No 81/2006 tentang BNP2TKIBACA JUGA: Usut Rekening Liar, KPK Buru ke Departemen
’’Jadi, hanya DPR dan presiden yang berhak mengevaluasi keberadaan serta menilai kinerja BNP2TKI,’’ sambungnya dengan nada tinggiJumhur lantas membantah keras pernyataan Erman di sejumlah media yang menyatakan bahwa anggaran BNP2TKI pada 2008 mengalami kenaikan lima kali lipat atau 500 persenBNP2TKI, kata Jumhur, pada 2007 hanya menerima kucuran Rp 133,8 miliar atau 63,19 persen dari total Rp 211,7 miliar dari pos anggaran Ditjen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans’’Sementara pada 2008, anggaran belanja BNP2TKI ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 246,2 miliar,’’ tegasnya.
Dengan demikian, terang Jumhur, kenaikan anggaran BNP2TKI pada 2008 hanya berkisar 15 persen dari anggaran 2007Bukan lima kali lipat sebagaimana ditegaskan Menakertrans Erman Suparno di berbagai media massa pada Senin lalu (22/12). ’’Jadi, pada saat BNP2TKI beroperasi bulan Maret 2007, kita tidak punya anggaran sendiri, melainkan menggunakan limpahan anggaran yang ada di Dirjen PPTKLN tersebut,’’ kata Jumhur.
Menurut dia, anggaran BNP2TKI pada 2007 tidak mencukupiHal itu terkait dengan beban tugas penempatan maupun perlindungan, agenda pembenahan, serta konsolidasi kelembagaan BNP2TKI berikut optimalisasi strukturApalagi, tambah Jumhur, BNP2TKI dibentuk dengan struktur yang cukup besar karena memiliki empat eselon satu (sekretaris utama dan tiga deputi) di samping satu kepala badan’’Karenanya, BNP2TKI jelas lebih luas wewenang dan tugas-tugasnya dibanding Dirjen PPTKLN yang memiliki pos anggaran begitu besar pada 2007,’’ kritik Jumhur
Dia juga menilai anggaran BNP2TKI pada 2008 terhitung belum ideal jika mempertimbangkan besarnya kebutuhan untuk peningkatan sarana maupun prasarana BP3TKI, biaya pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) yang sejak 2008 ditanggung pemerintah, dana perlindungan, serta pemenuhan target program penempatan satu juta TKI’’Padahal, pada 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan alokasi anggaran sebesar 15 persen sehingga berdampak pada anggaran BNP2TKI yang hanya mencukupi untuk memfasilitasi 750.000 TKI,” ujar Jumhur’’Lalu, mana mungkin kami melakukan pemborosan dengan anggaran terbilang minim untuk 2008 itu,’’ tegas Jumhur dengan nada tinggi
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, maka program penempatan satu juta TKI otomatis terkoreksi menjadi 750.000 TKIJumhur juga mengatakan, pada 2009, alokasi anggaran BNP2TKI hanya mencapai Rp 262 miliarJumhur juga mengklarifikasi, data yang beredar, BNP2TKI hanya menempatkan 546.645 TKI di luar negeri
Sementara itu, Erman Suparno menyesalkan ketidakhadiran wakil BNP2TKI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)Padahal, sebagai operator penempatan TKI, kedatangan BNP2TKI sangat diperlukan’’Operator kok belum datangSaya tanya penanggung jawab dan kepala panitianya, katanya sudah diundang dan diteleponIni sampai sekarang belum memberikan alasan kenapa tidak datang,’’ ujar Erman setelah membuka rakornas di Jakarta kemarin
Erman menjelaskan, forum itu bertujuan mengevaluasi kinerja penyalur TKI dalam kualitas pelayanan di luar negeriKemudian, menyelaraskan beberapa UU yang mengatur TKI’’Padahal, ini untuk mencari solusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan TKIBiar nanti dipanggil,’’ katanyaForum itu, lanjutnya, juga membahas krisis global dan dampaknya terhadap negara tujuan TKI’’Kami antisipasi, bagaimana nasib TKI di negara yang terkena dampak krisis, kemudian dipulangkanKami cari solusinya di sini,’’ tutur Erman.
Menanggapi hal itu, Jumhur mengaku pihaknya tidak mendapat undangan untuk mengikuti acara tersebutKarena itu, BNP2TKI tidak menghadiri acara rakornas tersebut’’Kami tidak diberi tahu dengan undangan apa pun oleh penyelenggaraKarena itu, kami tidak tahu kalau ada acara penting tersebutBahkan, hingga tadi pagi (kemarin), kami tidak menerima undangan rakornas TKI,’’ katanya(zul/iw/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Tambahan Ditolak, KPK Tetap Buru Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi