JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menilai selama ini pengucuran APBN tidak bergulir efektifTerutama di pemkab dan pemkot
BACA JUGA: DPR Dukung Pemprov NTB Beli 7 Persen Saham NNT
Rata-rata, mereka baru mendapat kucuran APBN pada Mei, bahkan ada yang JuniMen-PAN dan RB Azwar Abubakar ketika berkunjung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemarin (2/11) menuturkan, APBN 2012 harus bergulir efektif 10 bulan
BACA JUGA: Emas Turun, Oktober Deflasi
Artinya, paling lama seluruh instansi pusat maupun di provinsi, kabupaten, dan kota harus sudah menerima kucuran APBN pada Fabruari 2012Selama menjadi anggota DPR, Azwar menjelaskan bisa dipastikan anggaran cair sekitar bulan Mei
BACA JUGA: Pemrov NTB Siap Beli Saham Newmont
Bahkan, ada sejumlah pemkot dan pemkab yang baru bisa mencarikan anggarannya pada Juli tahun anggaran berjalanDengan demikian, penggunaan anggaran efektif hanya enam sampai delapan bulan sajaKarena waktu yang mepet, ditambah target serapan, duit APBN yang masih menumpuk di akhir tahun rentan diselewengkan.Selain rawan diselewengkan, Azwar menandaskan tempo bergulirnya APBN yang singkat merugikan masyarakatSebab, selama Januari hingga Mei tidak ada belanja pemerintah"Kondisi ini bisa mempengaruhi gerak perekonomian masyrakat," ujar menteri dari PAN itu.
Menteri yang menggantikan Evert Erenst Mangindaan itu memaparkan, BPKP harus segera mencari strategi yang bisa memberikan jalan keluar sehingga APBN bisa bergulir efektif sepuluh bulan
Persoalan-persoalan yang memperlambat pengucuran APBN ke tingkat daerah diharapkan bisa dievaluasiDiantaranya, pengucuran APBN sering terlambat karena menunggu pengesahan APBD di beberapa daerah yang sering molor hingga menjelang pertengahan tahun berjalan
Pendampingan dari BPKN ini diharapkan, pemerintah daerah tidak takut tersangkut persoalan hukum karena mendapat kucuran APBN lebih cepatPihak Kemen PAN dan RB berharap, menjelang tutup tahun 2011 ini, BPKP sudah mendapatkan formulasi jika supaya APBN bisa berjalan efektif selama 10 bulan.
Selian meminta BPKP mengevaluasi efektifitas masa pengucuran APBN, Azwar juga berharapa BPKP menganalisis efektifitas biaya perjalanan dinas aparatur negaraDia menilai jika selama ini ongkos perjalanan dinas sangat banyak"Kalau bisa menghemat 20 % saja, artinya sudah sekitar Rp 50 triliun," katanya
Nah, hasil penghemat ini lantas bisa dialihkan untuk pos anggaran yang bersinggungan langsung dengan masyarakatSeperti pos pelayanan kesehatan dan pendidikanUntuk bisa menghemat biaya perjalanan dinas hingga 20 %, Kemen PAN dan RB berharap BPKP segera membuat rambu-rambu perjalanan dinasDiantaranya, pembatasan jumlah kunjungan dinas. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desember, Rusunawa Tankerang Ditargetkan Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi