jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menuntut pemerintah untuk mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audit investigatif atas pengerjaan mega proyek pipa gas Kalimantan-Jawa.
"Sudah sekitar sembilan tahun berjalan, proyek yang semestinya mampu memenuhi kebutuhan energi untuk PLN tersebut justru molor tidak karuan. Karena itu pemerintah harus segera melakukan audit investigatif," ujar Direktur Eksekutif IMES, Erwin Usman, Kamis (12/3).
BACA JUGA: Sofyan Tegaskan Pemerintah Tetap Serius Urus Rupiah
Menurut Usman, audit investigatif perlu dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari proses tender yang awalnya dimenangkan perusahaan Bakrie Group hingga kemudian diambilalih Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan membentuk Konsorsium Kalimantan Jawa Gas (KJG). Langkah ini diperlukan karena dalam konsorsium PGN tetap melibatkan perusahaan Bakrie Group.
"Keterlibatan PGN secara langsung sebagai investor bersama dengan Bakrie Grup sebagai pemenang tender pada 2006 lalu memicu pertanyaan besar. Semestinya kelalaian pihak Bakrie yang tak juga mengeksekusi proyek, harus berdampak pada hukuman dan berakhir dengan tender ulang dari proyek tersebut," tambah Erwin.
BACA JUGA: Hari Ini Umumkan Paket Kebijakan Atasi Rupiah Lemah
Menurut Usman, munculnya dugaan kongkalikong dianggap sangat wajar. Apalagi dalam konsorsium, saham PGN diduga 80 persen. Sementara, Bakrie Group 20 persen.
"Dugaan muncul karena jika akhirnya PGN ternyata dinilai lebih mampu mengerjakan proyek tersebut, semestinya itu dilakukan sejak awal. Bukan setelah proyek mati suri," tegas Erwin. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Ini Peringatan Keras dari Jusuf Kalla untuk PLN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Strategi Garuda Hadapi Gejolak Rupiah
Redaktur : Tim Redaksi