jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 4.100 bidan desa PTT (pegawai tidak tetap) usia 35 tahun ke atas mendesak agar Keppres sebagai payung pengangkatan mereka menjadi CPNS segera diterbitkan. Pasalnya, hingga saat ini Keppres belum juga ada padahal dijanjikan akhir April ditetapkan.
Ketua Umum Federasi Organisasi Bidan Desa (Forbides) Lilik Dian Eka mengungkapkan, untuk sampai pada keputusan adanya Keppres, mereka harus berjuang bertahun-tahun. Hasil perjuangan Forbides, bukan cuma dinikmati bidan desa tapi juga dokter, dokter gigi PTT, penyuluh pertanian, dan Guru Garis Depan (GGD) yang berubah statusnya menjadi CPNS.
BACA JUGA: Pendaftaran CPNS 2018 Juni, Penetapan Formasi Akhir Mei
"Semua diangkat CPNS, tinggal 4.100 bidan desa PTT yang telah dinyatakan lulus dalam pemberkasan dan seleksi," ujar Lilik kepada JPNN, Selasa (22/5).
Dia melanjutkan, presiden sudah perintahkan agar penyelesaian CPNS bagi bidan desa hingga usia 40 tahun saat awal tahun masa tugas (TMT), diselesaikan dengan penerbitan Keppres.
BACA JUGA: BKD Kumpul, Lembur Susun Usulan Formasi CPNS
"Kami telah menemui Menkopolhukam RI Jendral Wiranto dan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimi surat yang bersifat segera kepada kementrian teknis (MenPAN-RB), untuk dibawa kepada presiden," ucapnya.
Namun, bidan desa kembali mengelus dada dan harus menunggu sampai satu bulanan lamanya lantaran surat Menkopolhukam mengendap di kantor MenPAN-RB.
BACA JUGA: Usulan Formasi CPNS 2018 Lewat Pemprov
BACA JUGA: Berita Terbaru Bidan PTT Usia Lebih 35 Diangkat jadi CPNS
Selasa (22/5), Forbides Indonesia memastikan draf Keppres rampung dari KemenPAN-RB dan sampai ke meja Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Mereka juga telah diterima langsung Menteri Pratikno.
"Proses pengawalan draf Keppres tentang Pengangkatan CPNS ini, memang penuh jalan berliku, tak pernah kenal jalan mundur. Kami banyak ditanyakan teman-teman, bagaimana perkembangan janji Pak Moeldoko (Kepala Kantor Staf Kepresiden)," jelas Lilik yang sempat berdialog dengan Mensesneg dan Staf Khusus Presiden, Anak Agung Ari Dwipayana.
Forbides berharap draf Keppres tersebut sudah diteken presiden paling telat akhir Mei 2018. Selanjutnya, Menkes RI Nilla F Moeloek akan memastikan prosesi teknis CPNS bidan desa di lingkungan daerah bisa berjalan baik, lancar, dan tak ada pungli seperti yang kerap terjadi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Siap Kibarkan Bendera Jihad
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad