jpnn.com, SOFIFI - Pendaftaran CPNS 2018 akan dibuka Juni mendatang. Penetapan kuota CPNS tiap daerah sendiri ditargetkan rampung bulan ini. Sementara seleksinya sendiri dimulai pada Juli atau usai pelaksanaan pilkada serentak 2018.
Di sisi lain, usulan jumlah formasi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara ditolak Kemenpan-RB. Usulan sebanyak 900 formasi tersebut oleh Kemenpan diminta untuk dirampingkan jumlahnya hingga tersisa 400 orang.
BACA JUGA: Formasi Dosen CPNS Bakal Dipangkas
Sekretaris Provinsi Muabdin H. Radjab menuturkan, informasi perampingan tersebut diterimanya jelang Ramadan kemarin. ”Jadi setelah BKD menyampaikan usulan awal tahun 2018 lalu, Kemenpan menjelang Ramadan memanggil seluruh sekretaris daerah untuk melakukan rapat bersama, termasuk dengan BKD,” tuturnya di kantor gubernur, Senin (21/5).
Dalam rapat itu, Menpan meminta dilakukan presentasi prioritas pembangunan daerah, keuangan daerah dan anggaran belanja pegawai. Berdasarkan presentasi itu, Menpan lalu meminta Pemprov merampingkan jumlah usulan dari 900 menjadi 400 orang saja.
BACA JUGA: BKD Kumpul, Lembur Susun Usulan Formasi CPNS
"400 ini juga dipertimbangkan dengan jumlah pensiun pegawai di tahun 2018 yang mencapai 90 orang, juga pertimbangan lainnya," jelas Muabdin.
Pertimbangan lain dalam pemangkasan kuota tersebut adalah agenda prajabatan CPNS 2019 nanti. Dalam prajabatan, Pemprov harus menyiapkan anggaran setidaknya Rp 20 juta untuk tiap CPNS.
BACA JUGA: Usulan Formasi CPNS 2018 Lewat Pemprov
”Jadi ini pertimbangan dari Kemendagri yang mengacu pada kemampuan keuangan daerah. Kalau 400 orang maka anggarannya mencapai Rp 8 miliar. Itu harus dianggarkan satu kali,” aku Muabdin.
Dia menambahkan, dalam kuota CPNS kali ini Pemprov memprioritaskan tenaga guru. Yakni mencapai 60 persen dari total kuota. Sedangkan sisanya diisi tenaga kesehatan dan administrasi lainnya. "Jadi kalau misalnya jatah kuota yang diberikan benar 400 maka kurang lebih 240 adalah tenaga guru, sisanya 160 dibagi ke tenaga kesehatan dan administrasi. Namun permintaan tenaga kesehatan lebih diprioritaskan, maka kurang lebih 80 sampai 100 itu diisi dengan tenaga kesehatan dan sisanya tenaga administrasi lain," terang Muabdin.
Meski begitu, Muabdin mengaku untuk kuota formasi final sampai saat ini belum diputuskan. Sejauh ini yang diberikan Kemenpan masih kuota global. Sesuai informasi, formasi final ditetapkan akhir bulan ini.
"Pengurangan kuota ini bukan hanya di Malut, tapi semua daerah. Sebab harus menyesuaikan juga dengan kuota nasional yang dibagi sama ke seluruh daerah,” sambungnya.
Menurut Muabdin, Malut diuntungkan dengan besaran belanja pegawai yang hanya 25 persen dari total APBD. Pasalnya, daerah yang belanja pegawainya mencapai 50 persen dari total APBD tidak lagi diberikan jatah penambahan CPNS.
”Untuk kabupaten/kota di Malut usulan terbanyak adalah Halmahera Selatan yang mencapai 1.000 lebih, namun hanya bisa diakomodir di atas 300 orang. Kuota yang paling panyak adalah Pulau Taliabu karena sebagai kabupaten baru. Tapi saya tidak tahu angka pastinya," tukasnya. (udy/kai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berita Terbaru soal Pengangkatan Honorer jadi CPNS
Redaktur & Reporter : Soetomo