jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah membuka rekrutmen guru PNS di 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo diminta jangan hanya fokus pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Habib Luthfi Tunda Maulid, Saksi Pernikahan Putri Rizieq Kena Covid
Sebab, status PPPK berarti ada masa kontrak tertentu yang sewaktu-waktu bisa dihentikan sehingga mengganggu fokus guru untuk mengajar.
"Kami memberikan apresiasi atas kebijakan Mas Nadiem yang akan membuka rekrutmen 1 juta guru PPPK di 2021 dari guru honorer. Ini kebijakan yang baik mengingat 5 tahun ke depan sampai 2024, secara nasional kita memang kekurangan 1.312.799 juta guru," beber Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim di Jakarta, Kamis (19/11).
BACA JUGA: Nadiem Makarim: Sejak Awal Kebijakan Saya untuk Seluruh Guru Termasuk Honorer
Dia menyebutkan, tahun 2021 ada kekurangan 1.090.678 juta guru. Saat ini jumlah guru PNS di sekolah negeri yakni 1.236.112 juta orang. Guru honorer sebanyak 742.459 orang.
Artinya di kondisi sekarang pun sekolah-sekolah negeri masih kekurangan guru.
BACA JUGA: 6 Rekomendasi P2G soal Perpanjangan PJJ, Ada Dua Poin untuk Menteri Nadiem
Keberadaan guru honorer, kata Satriwan, sangat membantu pelayanan pendidikan terhadap anak-anak didik, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung.
Keberadaan guru honorer sangat vital dan strategis saat ini, memiliki tugas dan beban yang relatif sama. Bahkan terkadang lebih berat dibanding guru PNS tetapi penghargaan yang diterima sangat minim.
Padahal, kata dia, mereka sama-sama berjuang demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Membuka lowongan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK impian yang selama ini mereka dambakan. Kebijakan ini salah satu strategi nasional untuk memenuhi kebutuhan guru kita secara nasional," terangnya.
P2G, lanjut Satriwan, meminta kepada pemerintah pusat agar lowongan 1 juta guru tersebut tidak hanya untuk menempati posisi guru PPPK. Berikan juga kesempatan guru honorer untuk menjadi PNS.
Menurut mantan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini, alangkah bijak, bila guru-guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun diberikan kesempatan ikut tes CPNS. Sedangkan di atas 35 tahun ikut seleksi PPPK. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad