jpnn.com - JAKARTA- Keinginan Kementerian Kesehatan membentuk panitia seleksi terbuka jabatan kepala BKKBN mendapat tentangan. Kelompok yang tergabung dalam Pemerhati Kebijakan Publik (KKP) mendesak pembatalan rencana itu.
KKP melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian Kesehatan, Selasa (10/3). Mereka menilai wacana tersebut tak memiliki landasan hokum yang sah.
BACA JUGA: Selain buat Parpol, Mendagri Juga Wacanakan Peningkatan Subsidi Ormas
Para pendemo mempersoalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor.HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 mengenai panitia seleksi terbuka jabatan Kepala (BKKBN).
Mereka menuding, Menkes telah kebablasan dengan mengintervensi proses pengangkatan Kepala BKKBN. Diterbitkannya SK pembentukan Panitia Seleksi Kepala BKKBN dinilai bukanlah kewenangan Menkes. Sebab, BKKBN tidak berada dibawah koordinasi Menkes.
BACA JUGA: Nelayan Tak Berpendidikan, Percuma Jokowi Teriak-Teriak Siap Hadapi MEA
“Kita mendesak kepada menteri Kesehatan untuk tidak mengintervensi dalam hal pengangkatan kepala BKKBN,” terang salah seorang pendemo, Ilham Yunda, dalam orasinya sebagaimana dilansir Indopos (JPNN Group).
Selain itu, mereka menilai komposisi panitia seleksi tersebut tidak proporsional karena berasal dari kader-kader partai politik tertentu. Tak hanya itu, individu yang berada di dalamnya dianggap tidak memiliki kompetensi dibidang kependudukan dan keluarga berencana.
BACA JUGA: Ketua MPG Bingung dengan Surat Menkumham
“Seharusnya dalam panitia seleksi ini lebih banyak mengakomodir unsur-unsur pejabat dari Internal BKKBN yang kompeten,” tegas Ilham. (indopos/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Digoda Senator Australia, PBNU Kukuh Dukung Duo Bali Nine Didor
Redaktur : Tim Redaksi