jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Lukman Edy menanggapi pernyataan mantan politikus Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang meminta MPR RI menggelar sidang istimewa untuk mengadili Presiden Joko Widodo.
Permintaan itu disampaikan MS Kaban lantaran menilai Presiden Ketujuh RI itu telah gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air.
BACA JUGA: MS Kaban Desak MPR Mengadili Jokowi, Ruhut: Stres
Dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Rabu (21/7), Lukman Edy menyatakan pernyataan Kaban yang meminta sidang istimewa MPR untuk mengadili Presiden Jokowi memiliki dua perspektif.
Pertama, Lukman menyebut MS Kaban pura-pura bodoh dan pura-pura tidak paham konstitusi. Padahal, dia merupakan pelaku amendemen UUD 1945.
BACA JUGA: Anies Pengin Satpol PP DKI Diberi Kewenangan Penyidikan, Sahroni: Idenya Berlebihan
"Beliau dulu adalah anggota DPR dari PBB, partai yang kadernya banyak ahli tata negara, sebut saja Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Hamdan Zoelva mantan Ketua MK," ujar Lukman.
Oleh karena itu, mantan ketua Pansus RUU Pemilu ini meyakini tidak mungkin Kaban tidak paham dengan proses pemberhentian seorang presiden seperti yang diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.
BACA JUGA: Menurut Ruhut, Ada Menteri Berani Mendahului Luhut Pandjaitan, Waduh
"Beliau memang sedang memainkan peran pura-pura bodohnya," ucap pria yang beken disapa dengan panggilan inisial LE itu.
Perspektif kedua, lanjutnya, MS Kaban sedang membodoh-bodohi rakyat dengan cerita bohongnya soal kemungkinan sidang istimewa MPR untuk impeachment Presiden Jokowi. Apalagi, dengan alasan soal penanganan covid 19.
"Padahal, kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi pandemi ini," kata mantan Menteri PDT itu.
Menurut LE, soal kesehatan masyarakat dan soal menjaga pertumbuhan ekonomi juga dikerjakan serius dan sistematis oleh pemerintah, meskipun tantangan yang dihadapi juga besar.
Dia memandang Presiden Jokowi bersama tim penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berusaha keras agar pandemi ini tidak membesar seperti negara-negara lain, dan itu dinilai berhasil.
Pria asal Riau itu menyatakan korban Covid-19 di Indonesia relatif jauh lebih kecil dibanding negara lain, baik itu gelombang pertama maupun yang kedua.
BACA JUGA: Ini Parah, BST Keluarga Miskin Rp 300 Ribu Disunat Rp 250 Ribu, Polisi Bergerak
"Begitu juga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif di atas nol persen. Bandingkan dengan negara lain yang jauh terseok dengan pertumbuhan minus," ujar LE.
Ketua Dewan Pakar IMI (Indonesia Maju Institute) itu juga melihat apresiasi masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mengatasi pandemi melalui beberapa survei yang dominan positif dan melihat peta politik di Senayan.
"Jelas, MS Kaban juga memainkan peran membodohi rakyat, sekaligus memprovokasi dengan fake and false information," sambung LE.
Mantan politikus Senayan dari PKB itu menyatakan, dari berbagai survei, lebih dari 60 persen masyarakat masih puas dengan Kinerja Presiden menangani Covid-19. Secara politik pun, presiden masih didukung mayoritas fraksi di DPR.
"Yang suka nyinyir kan cuma tinggal PKS dan Partai Demokrat. Sementara fraksi lainnya masih memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Bahkan, faktanya hampir tidak ada kebijakan Presiden yang ditolak Senayan. Politiknya, Presiden kuat di Senayan," pungkas Lukman Edy. (fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam