jpnn.com - JAKARTA - Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) mendesak para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bergerak cekatan dalam menuntaskan insiden pembakaran musala di Tolikara, Papua, Jumat (17/7). Tindakan cekatan pemerintah sangat diperlukan untuk meredam agar kasus itu tidak meluas.
Menurut Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, sebenarnya pemicu insiden itu sudah sangat jelas. Yakni adanya upaya tersistem dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mengeluarkan selebaran yang ditandatangani Pendeta Mathen Jingga S.Th Ma dan Pendeta Nayus Wenda S.Th. Isinya adalah melarang agama lain maupun gereja yang bukan di bawah denominasi GIDI untuk mendirikan tempat-tempat ibadah lain. Temasuk melarang umat Islam melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri di kabupaten Tolikara.
BACA JUGA: Berharap Tak Ada Latar Belakang Agama di Balik Insiden Tolikara
“Saya kira, itu sudah sangat jelas. Siapa kelompok-kelompok intoleran di Tolikara itu, seharusnya tidak perlu menunggu lama, aparat hukum sudah bekerja dan memberikan tindakan hukum yang tegas kepada mereka,” ujar Usamah dalam siaran pers ke media, Sabtu (18/7).
Ia menegaskan, aktivitas kelompok intoleran itu sudah sangat berbahaya bagi kerukunan NKRI. Terlebih aksi penyerangan dilakukan di fasilitas TNI yang menjadi tempat umat Islam Tolikara menggelar salat Idul Fitri.
BACA JUGA: Wakapolda Turun Tangan Atasi Rusuh Papua
“Di sebuah markas militer saja mereka berani melakukan penyerangan, bagaimana di tempat lain? Karenanya, pemerintah juga patut mewaspadai ini adalah gerakan yang didesain khusus untuk memecah belah NKRI dan dimulai dari Tolikara,” tandasnya.
Usamah mendesak Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno turun tangan dengan menginstruksikan aparat hukum bertindak tegas dan tidak boleh tinggal diam terhadap aksi intoleran. Politikus yang dikenal dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo itu menegaskan, sikap tegas dan cekatan pemerintah akan mampu melokalisir insiden itu sehingga tidak merembet ke daerah lain sekaligus menghindari aksi balas dendam.
BACA JUGA: Inikah Surat Provokatif Pemicu Insiden Tragis di Papua?
“Kasus ini harus dilokalisir. Karena umat Islam di wilayah-wilayah yang mayoritas muslim selama ini sudah bersikap toleran terhadap warga non-muslim. Karena itu jika ada tindakan intoleran yang dilakukan masyarakat non-muslim terhadap kaum muslim, maka pemerintah harus bertindak tegas,” ucapnya.
Di sisi lain Usamah juga meminta umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi “Kami mengimbau kepada kaum muslim di provinsi lain, khususnya wilayah yang mayoritas muslim, untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh aksi yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran di Tolikara, Papua,” pintanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Sistematis Mengelola Kemajemukan di Papua
Redaktur : Tim Redaksi