jpnn.com - JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang. Pasalnya, masih banyak daerah yang belum siap dari segi pendanaan.
Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum siap dengan anggaran untuk pilkada. Padahal sesuai draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tahapan pilkada itu dimulai Rabu (15/4) dengan rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
BACA JUGA: Golkar Kubu Agung Minta Pimpinan dan Sekjen DPR Tak Akui Fraksi Liar
“Karena itu yang 201 daerah itu bisa jadi sudah menganggarkan. Tapi bagaimana dengan 68 daerah lainnya? Bisa jadi mereka sudah menganggarkan, tapi belum seluruhnya disetujui oleh pemdanya. Kemendagri harus ikut bertanggung jawab atas hal ini,” ujar Titi di Jakarta, Selasa (14/4).
Karena itu Titi menyarankan, pelaksanaan Pilkada sebaiknya diundur ke 2016. Sebab, masalah anggaran sangat krusial sehingga jangan sampai hajatan lima tahunan itu berhenti di tengah jalan.
BACA JUGA: Golkar Lirik Tokoh Berpengaruh buat Kepala Daerah
“Sebaiknya diundur semuanya saja ke 2016. Karena persoalan ini sangat esensial, membuat pilkada bisa tidak berlangsung kalau tidak ada anggaran pilkada di daerah. Yang akhir masa jabatan kepala daerahnya di 2016, bisa jadi juga menganggarkan untuk pilkada di 2016, tapi ada juga yang tidak, karena pilkada itu minimal persiapan enam bulan, maka KPU/pemda menganggap dianggarkan saja 2016,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Mantan Sesmil Sayangkan Tak Ada Menteri Jadi Bumper bagi Presiden Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Masih Pede Menangkan PTUN
Redaktur : Tim Redaksi