jpnn.com - JAKARTA - Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo didesak untuk bisa membongkar akar permasalahan dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. Desakan itu juga mencakup pentingnya mengungkap dugaan keterlibatan oknum perwira tinggi di kepolisian dalam perseteruan antara KPK Vs Polri.
Menurut anggota Komisi III asal PPP, Asrul Sani, tim independen yang dinamai Tim 9 itu pasti bakal dihadapkan pada tanggung jawab berat. Sebab, Tim 9 dituntut untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dengan Polri.
BACA JUGA: Kasus BLBI Jalan Terus, Sjamsul Nursalim Tetap Dalam Radar KPK
“Tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi," ujar Asrul kepada wartawan, Rabu (28/1).
Asrul menambahkan, Tim 9 dalam mengungkap kisruh di kedua institusi itu sebaiknya membuka diri bagi informasi atau data penting dari masyarakat. Termasuk adanya kabar tentang keterlibatan sejumlah jenderal di Mabes Polri yang disebut-sebut terlibat dalam masalah ini.
BACA JUGA: Ada Apa dengan Andi Widjajanto?
"Beberapa hari ini ramai beredar juga dipemberitaan terkait kabar adanya perang bintang di kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi mengenai perang bintang itu. Karenanya kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya ramai beredar kabar yang menyebut kegaduhan antara KPK vs Polri sebagai imbas persaingan di internal kepolisian. Persaingan itu didominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat komisaris jenderal.
BACA JUGA: Jurus Mendes Marwan Siapkan Masyarakat Desa Hadapi MEA
Dari sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang, yakni Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dan Irwasum Polri Komjen Dwi Prayitno. Namun, Presiden Joko Widodo hanya mengusulkan nama Budi sebagai calon tungal Kapolri ke DPR.
Langkah presiden itulah yang ditengarai membuat persaingan di antara petinggi Polri makin memanas. Sebab, presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu dituding terlalu tunduk pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menjagokan Budi. Sebab, Budi memang ajudan Megawati saat menjadi presiden.
Namun, langkah Presiden Jokowi mencopot Sutarman dari poisisi Kapolri meski belum memasuki masa pensiun yang diikuti pencopotan Suhardi dari posisi Kabareskrim membuat pergolakan di internal Polri kian memuncak. Terlebih, diduga ada perwira Polri berpangkat brigadir jenderal yang disebut-sebut memiliki data penting tentang kasus-kasus ekonomi dan perbankan ikut bermain dalam friksi itu dengan memasok data ke pihak lain.
"Termasuk cerita ini, harus bisa dibuktikan benar-tidaknya. Kita cinta Polri yang solid. Jangan ada lagi yang aneh-aneh. Lebih baik hal seperti ini segera diklarifikasi agar tidak timbul persepsi miring di masyarakat," pungkas Asrul.(dms/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantau Pembagian Raskin, Puan Ingatkan Pemotong Hak Rakyat Miskin
Redaktur : Tim Redaksi