JAKARTA - Desakan agar pemerintah melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak-kotrak pertambangan dengan perusahaan asing semakin menguatKontrak pertambangan yang dikantongi perusahaan asing yang dianggap penuh kontroversi dan membuat Indonesia menanggung rugi pun sudah semestinya ditinjau ulang.
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa Indonesia harus lepas dari ketergantungan massal di berbagai sektor kehidupan ekonomi
BACA JUGA: KPK Diminta Periksa Ketua PN Jakpus
"Sudah saatnya pemerintah harus berani meregulasikan berbagai perjanjian ataupun kontrak karya dan UU perekonomian nasional yang tidak sejalan lagi dengan cita-cita sebagai negara berdaulat," ujar Tjahjo kepada JPNN, Minggu (5/6).Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR itu pun mendorong pemerintah untuk berani merenegosiasi kembali kontrak-kontrak karya dengan asing yang nyata-nyata merugikan kepentingan nasional
"Yang tidak sejalan dengan kebijakan Dasar Negara, dilakukan penguatan kembali terhadap aset strategis bangsa melalui penyesuaian berbagai kontrak karya yang ada," tandasnya.
Ditambahkannya , FPDIP di DPR akan proaktif menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong keberanian pemerintah
BACA JUGA: Cegah Intervensi, Nazaruddin Tak Prioritas
Selain itu, DPR juga sudah semestinya mendorong paemerintah agar lebih proaktif untuk berinvestasi di bidang riset dasar dan teknologi tentang energi terbarukan"Karena Indonesia tidak bisa selamanya mengandalkan batu bara yang terbukti energi kotor, CPO (crude palm oil) yang merusak hutan, dan impor minyak
BACA JUGA: MA Nonaktifkan Hakim Syarifuddin Besok
Kita harus mempersiapkan ilmuwan dan teknisi yang bisa menangani untuk mengolah kekayaan alam ketika kontrak dengan korporasi luar berhenti," cetusnya.Lantas kontrak mana saja yang seharusnya direnegosiasi? "Kontrak-kontrak yang dipegang Exxon, Freeport, Blok Cepu, harus diambil alih pemerintah," tandasnya.
Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, renegosiasi kontrak merupakan keharusan yang semetinya segra dilakukan"Segera itu, harus," ujar politisi yang akrab disapa dengan nama Ical itu saat ditemui di sela-sela acara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (5/6).
Namun demikian Ical juga mengingatkan, renegosiasi tetap harus dengan persetujuan dua belah pihakTujuannya, agar jangan sampai Indonesia dianggap tidak mengerti mengenai masalah kontrak.
"Contract is contractRenegosisasi saya kira baik dan harus, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Butuh Kepemimpinan Kuat Urai Rantai Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi