JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menawarkan tiga opsi menyangkut masalah desentralisasi pendidikanKepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud , Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, tawaran opsi ini muncul lantaran banyaknya kebijakan yang belum selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Dari penelitian yang telah kami lakukan, memang ditemukan banyaknya kebijakan yang belum sinkron karena dibuat pada saat bersamaan
BACA JUGA: Di Sabah, 28 Ribu Anak TKI tak Sekolah
Sehingga, banyak dari aturan kebijakan tersebut yang saling berbenturan,” ungkap Khairil ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (7/11).Dalam prosesnya, lanjut Khairil, ada tiga opsi yang berkembang dan akan segera didiskusikan
BACA JUGA: Peningkatan Pembangunan Kualitas Pendidikan Merayap
Artinya, jika daerah sudah siap maka langsung didesentralisasi sajaBACA JUGA: AS Janji Perbesar Kesempatan Beasiswa
"Siapkan prosesnyaIni opsi yang berkembang dengan stakeholder di beberapa daerah, terutama di Surabaya dan Semarang," jelasnya.Kedua, desentralisasi pendidikan hanya sampai di tingkat propinsiMenurutnya, sekarang ini desentralisasi pendidikan sudah sampai di tingkat kabupaten dan kotaKetiga, desentralisasi parsialArtinya, dari semua tugas pendidikan, mulai dari menyusun kurikulum, buku, hingga menyiapkan murid dirinci dan dipetakan mana yang bisa menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan pusat.
"Ketiga hal itu akan dibicarakan di Bogor pada akhir November iniNantinya akan disamakan persepsinyaSyukur kalau bisa diputuskan satu pilihan dan ketiga opsi tersebutSupaya semuanya happy," urainya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekening Sekolah Mati, Transfer Dana Rehab Terhambat
Redaktur : Tim Redaksi