Development Bank Dukung Infrastruktur Kelistrikan Renewable

Senin, 15 Oktober 2018 – 10:15 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi Foto: Dok. JawaPos.Com

jpnn.com, BALI - Sejumlah institusi finansial internasional, atau Development Bank menyatakan dukungannya terhadap program kelistrikan nasional di bidang energi listrik panas bumi karena merupakan renewable atau green project yang sangat direkomendasikan dunia.

"Institusi finansial dunia, termasuk asian development bank mendukung penuh green energy project karena energi terbarukan merupakan tonggak dari peradaban," ujar Bambang Susantono Vice President Knowledge Management and Sustainable Development, Geothermal Investment and The Future of Renewable Energy in Indonesia, di Nusa Dua.

BACA JUGA: Akhirnya Proyek Penting ini Kembali Dilanjutkan

Terlebih, Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi dengan 13.440 MW atau cadangan sebesar 14.473 MW yang tersebar di 265 lokasi. Karena besarnya sumber daya panas bumi ini, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.

"Potensi yang besar ini harus disulap menjadi energi hari ini untuk masa depan/hari esok," imbuh Bambang pada perhelatan Annual Meeting IMF-WB 2018.

BACA JUGA: Pembangunan Jembatan Sembayat on the Track

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Indonesia yang terus melakukan percepatan dalam mencapai target bauran energi pada tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan Energi Nasional merupakan komitmen terhadap pencapaian EBT (Energi Baru dan Terbarukan) yang akan berkontribusi dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025.

BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Diajak Jaga Aset BUMN

Bambang menjelaskan bahwa teknologi energi terbarukan harus in-line dengan tiga aspek, yaitu kondisi lokal, sosial, dan politik.

Sementara itu Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Ibrahim menyebutkan, sejumlah BUMN sudah menggarap usaha tenaga listrik panas bumi, yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pengembangan.

PT GeoDipa merupakan satu satunya BUMN panas bumi di bawah Kementerian Keuangan RI yang ditugasi untuk mempercepat proyek panas bumi Indonesia.

"GeoDipa Persero yang bekerjasama dengan PT SMI dan PT PII sudah ditawari kerjasama untuk pendanaan green proyek dengan beberapa Development Bank," kata Riki.

Biaya proyek untuk 5 tahun kedepan sekitar USD 529 juta untuk proyek di Dataran Tinggi Dieng, Sikidang-Sileri, Chandradimuka, Banjarnegara/Wonosobo, Jawa Tengah dan di Patuha, Ciwidey, Bandung Selatan, Jawa Barat.

GeoDipa akan mengurangi emisi karbon CO2 minimal sebesar 1 – 2 juta ton di tahun 2023 dan 6 Juta Ton di tahun 2035.

Komitmen Indonesia untuk perubahan iklim tertuang dalam UU No.16 tahun 2016 tentang Pengesahaan Paris Agreement to the united nations.

Saat ini, GeoDipa yang mengemban amanat Undang-Undang Panas Bumi No.21/2014 Pasal 28, yaitu mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (chi/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Solusi Jangka Panjang, Bangun Underpass


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler