Dewan Desak Polisi Ungkap Penembak di Areal Freeport

TIMIKA – Pernyataan sikap Gereja Protestan Indonesia (GPI) di Papua Klasis Mimika tentang tuntutan pengungkapkan pelaku dan motif penembakan yang baru-baru ini terjadi di area PTFI, mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD Mimika.

Wakil Ketua II DPRD Mimika Karel Gwijangge menyatakan pengusutan tuntas harus dilakukan aparat keamanan terhadap pelaku penembakan misterius yang telah menelan sejumlah korban jiwa itu

Kepada Radar Timika, Senin (24/10) di kantor DPRD Mimika, Karel mengatakan kasus penembakan di areal PTFI sejak tahun 2009 sampai sekarang, bisa dibilang misterius

BACA JUGA: 2012, NTB Kirim TKW ke Malaysia

“Kemisteriusan kasus penembakan ini yang membuat masyarakat Mimika menjadi heran, kenapa terjadi terus-menerus di areal tambang PT Freeport Indonesia, yang notabenenya dijaga oleh Satuan Tugas (Satgas) Amole, dimana mereka bertugas mengamankan obyek vital nasional,” tandasnya.

Karel mengatakan yang membuat heran juga daerah tersebut merupakan daerah steril, jarang orang atau masyarakat bisa masuk dengan bebas“Ini yang menjadi tandatanya besar bagi masyarakat terhadap penembakan yang terjadi di areal tambang PT Freeport Indonesia,” tukasnya.

Kata Karel, apabila penembakan tersebut dilakukan oleh TPN/OPM maka harus dihentikan, apalagi yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak tahu menahu

BACA JUGA: Perundingan Freeport-SPSI Kembali Deadlock

“Saya meragukan kalau itu dilakukan oleh TPN/OPM,” ujarnya

Dalam situasi seperti sekarang, kata Karel, banyak sekali isu yang berkembang

BACA JUGA: Dua Eskavator Malaysia Ditangkap

“Bisa saja mengaku dari Kapolda, TPN/OPM dan sebagainyaMaka dari itu informasi yang diterima, perlu ada pembuktiannya,” katanya

Tetapi kalau informasi yang mengaku pelaku penembakan dari TPN/OPM itu akurat, maka menurutnya lebih bagus, karena akan menjadi gambaran atau data bagi aparat keamanan untuk bisa mengungkap siapa saja pelakunya“Dan menurut saya ini hanya sebuah isu, karena mengaku TPN/OPM tetapi dia melalui telepon dalam memberikan informasinya,” terangnya.
 
Selanjutnya Karel memaparkan yang dilihatnya sewaktu Komisi IX DPR RI melakukan tatap muka dengan karyawan dan keluarga karyawan di Kuala Kencana, baru-baru iniKetika itu, kata Karel, karyawan dan keluarganya begitu merindukan situasi yang aman

“Setiap saat mereka (merasa) tidak nyaman dan kuatir akan keluarga yang bekerja di areal PTFIKapan pemerintah bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat"  Apalagi semua sudah tahu, kalau medan di atas ekstrim dan resikonya pun besar, ditambah dengan peristiwa penembakan iniTerhadap masalah keamanan ini, karyawan yang ada semua kecewa, karena mereka sedang terancamJangan sampai mereka kerja, tetapi pada saat pulang hanya berupa jenasah,” paparnya

Jaminan bahwa keadaan aman menurutnya perlu dipikirkan semua pihak, baik PTFI dan aparat keamananUntuk itu menurutnya aparat keamanan harus mampu mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya, sebab kasus penembakan mulai 2009-2011 belum terungkap pelakunyaKarel mencontohkan penembakan terhadap Daniel Mansawan dan Hari Siregar yang hingga kini belum diketahui siapa pelakunya

“Aparat keamanan harus mampu mengungkap pelaku dan membeberkannya kepada masyarakatIni dilakukan agar semua pihak mengetahui, agar opini yang terbangun di masyarakat bisa terjawabApakah pelaku dari TPN/OPM atau dari pihak lain,” kata Karel Gwijangge.

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Elminus BMom, SE juga ikut mendesak kasus penembakan itu diusut hingga tuntasDia tidak ingin penembakan ini tidak terungkap pelakunya, seperti beberapa kasus penembakan di Kabupaten Mimika sebelumnya

“Kita tidak tahu, apakah laporannya sampai di pusat atau tidak?” kata Elminus kepada Radar Timika (JPNN Group), Senin (24/10) kemarin di ruang kerjanya, Kantor DPRD Mimika.

Hanya saja Elminus menyatakan kasus seperti ini harus diungkap, sebab kalau penyelidikannya tidak tuntas maka dikhawatirkan akan terjadi penembakan lagi.  “Kalau pihak Polri ingin melanjutkan pemeriksaan, silahkan saja, karena proses hukum ada ditangan mereka (Polri),” katanya.

Penuntasan penyelidikan kasus ini, menurutnya harus sampai pihak kepolisian tahu siapa pelakunya“Kalau kepolisian sudah tahu, berarti sudah tuntasSaya sebagai (anggota) dewan, saya juga sebagai masyarakat,” kata Elminus.

Menurutnya, tidak masalah kalau kasus ini diproses terus termasuk bila ada dugaan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)Dia mengingatkan Papua merupakan daerah zona damai, sehingga jangan ada pertumpahan darah, jangan ada intimidasi kepada masyarakat“Masyarakat tidak tahu apa-apa, jangan biarkan mereka ketakutanMasyarakat butuh kebebasan dan ketenangan untuk melaksanakan aktifitas mereka seperti mencari makan dan lainnya,” paparnya.(upg/nan/sun)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Kalsel Temui Mendagri