jpnn.com - NUNUKAN - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Nasir mengaku telah mempertanyakan persoalan tunjangan Polisi Kehutanan (Polhut) yang dibekukan Bupati Nunukan.
“Saya sudah menanyakan masalah ini dengan kepada dinasnya langsung. Dari keterangannya, masalah ini ada pada bupati. Makanya, kami akan mencoba melakukan pendekatan dan mengajak bupati untuk membicarakan persoalan ini,” kata politikus PKS itu kepada Radar Nunukan (Grup JPNN.com), Selasa (13/1).
BACA JUGA: Bupati Ini Ancam Tak Terbitkan SK CPNS, Ada Apa?
Nasir mengaku, dewan akan mengusahakan membicarakan persoalan ini dengan bupati.
"Mungkin ada jalan lain agar masalah ini tidak terulang dan bupati dapat lebih memperhatikan apa yang seharusnya menjadi perhatian bupati,” katanya.
BACA JUGA: Kisah Asmara Cirebon-Bandung Berakhir di Kantor Polisi
Dia mengatakan, akar permasalahan ini sudah diketahuinya, sehingga dirinya meminta waktu untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi agar dapat mendiskusikannya.
“Yang jelas, masalah ini tetap kami tangani dan membahasnya. Hanya saja, perlu waktu yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Paling tidak, dengan adanya pencairan tunjangan polhut itu dapat mencairkan kisruh Polhut dengan bupati,” ujarnya.
BACA JUGA: Pentolan Gerindra: Bikin Malu Aja
Sementara itu, Komandan Regu (Danru) Polhut Nunukan Rahmad menjelaskan tentang tunjangan Polhut yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini.
Rahmad mengatakan, jika tunjangan polhut yang dimaksud bukan seperti tunjangan seperti yang diperoleh PNS. Melainkan uang makan yang diberikan lantaran mereka tidak mendapatkan jatah makan di kantornya.
“Begini di kantor kami itu pegawai sekitar 88 orang terdiri dari 55 tenaga pegawai dan 33 honorer. Setiap harinya diambilkan kateringan makan dari luar hanya 73 orang, berarti kami yang dari polhut tidak terhitung. Sebab kami bertugas di lapangan. Makanya dimentahkan saja menjadi uang sebesar Rp 20 ribu per harinya,” jelasnya.
Dikatakan, selain uang makan tersebut, pemerintah juga menghilangkan angaran operasional polhut selama bertugas di lapangan.
“Karena tidak ada anggaran operasional itu, makanya kami harus membiayai kendaraan dinas kami sendiri,” terangnya.(oya/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiba di Tarakan, Jenazah Si Cantik Korban AirAsia tak Langsung Dimakamkan
Redaktur : Tim Redaksi