jpnn.com - SUBANG - Tidak hanya di Jakarta, kemarin (26/2) para tenaga honorer kategori dua (K2) juga menggelar aksi di sejumlah daerah.
Di Subang misalnya. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honerer Sekolah Negeri Indonesia (FTHNSI) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
BACA JUGA: Ausilius You Resmi Jadi Penjabat Bupati Mimika
Tuntutan mereka sama dengan rekan-rekannya yang aksi di Jakarta, yakni minta honorer kategori 2 (K2) bodong tapi lulus CPNS, dicoret dan digantikan honorer asli.
Ketua DPC FTHNSI Kabupaten Subang, Rudhi dalam orasinya mengatakan, Kemenpan dan BKN telah melakukan kesalahan besar karena telah mengumumkan hasil tes CPNS K2, yang ternyata banyak yang bodong.
BACA JUGA: Dicari Pemasok Obat yang Bisa Kasbon
"Banyak yang lulus tanpa memiliki Surat Perintah (SP) dan tidak pernah jadi tenaga sukwan alias bodong. Sedangkan yang memiliki SP dan telah mengabdi belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak diluluskan. Ada pula yang masuk ketegori memiliki SP tercatat sebagai sukwan tapi tidak pernah kerja, punya SP jadi sukwan tapi malas kerja. Ada juga yang punya SP jadi sukwannya belum lima tahun dan tidak aktif juga banyak yang lulus,” ungkap Rudhi.
Kemenpan dan BKN serta BKD diminta cepat mencoret kelulusan mereka dan segera mengusulkan ke BKD untuk menambah kuota guru honorer K2 yang memenuhi syarat sesuai PP Nomor 56 Tahun 2012.
BACA JUGA: Peserta Tes CPNS Demo Kantor Gubernur Papua Barat
Usai orasi, sejumlah dari ratusan massa yang didominasi guru perempuan berusia di atas 40 tahunan itu diberikan kesempatan beraudensi dengan Sekretaris BKD Subang Sanusi dan Kabag Program yang juga dihadiri Ketua DPRD Beni Rudiono.
Sementara Sekertaris BKD Sanusi bersama Kabag Program menyatakan siap untuk menampung semua tuntutan para guru honorer yang tidak lulus test.
“Kami BKD Subang akan menyampaikannya ke pihak Kemenpan Reformasi Birokrasi dan BKN. Yang jelas semua hasil testing dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Semua tuntutan akan disampaikan ke pusat,” ungkap Sanusi.
Sementara itu Ketua DPRD Subang Beni Rudiono menjelaskan, pada dasarnya DPRD Subang sangat setuju dengan usulan pembatalan hasil testing untuk tenaga honorer yang bodong.
DPRD Subang, lanjutnya, juga sudah menerima laporan mengenai ratusan honorer bodong yang lulus testing tidak lengkap dengan alat buktinya. "DPRD Subang mendesak agar pemerintah pusat berani mencoret semua tenaga honorer yang bodong itu dan menggantinya dengan honorer yang memenuhi peryaratan," kata Beni.(bds/man/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemenang Tender KPU Bisa Dibatalkan
Redaktur : Tim Redaksi