jpnn.com, SURABAYA - Aturan transaksi tol menggunakan e-toll card yang diterapkan di semua gerbang tol mulai 31 Oktober 2017 dikhawatirkan membawa dampak pengurangan jumlah karyawan.
Selain itu, masyarakat dinilai belum siap atas pemberlakuan pembayaran non tunai tersebut. Karena itu, DPRD Jatim meminta pihak PT Jasa Marga mempertimbangkan pemberlakuan pembayaran dengan sistem tersebut.
BACA JUGA: Ribuan Karyawan Riau Andalan Pulp and Paper Terancam PHK
Baehaqi Almutoif - Radar Surabaya
Penegasan itu disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zhafiri, Minggu (21/10). Dia mengatakan, kebijakan ini sangat rawan menimbulkan pengangguran.
BACA JUGA: KEJAM! Perusahaan Tambang Asing Pecat Puluhan Pekerja Lokal
"Saya minta pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakannya. Karena banyak merugikan masyarakat. Dan sejatinya Indonesia khususnya di luar wilayah Jakarta, hampir semua wilayah belum siap," ujar Aufan, Minggu (21/10).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, berpindahnya pembayaran dari mata uang ke e-money, maka tugas penjaga pintu pintu tol diambil alih mesin.
BACA JUGA: Hindari PHK, Jasa Marga Siapkan Program Alih Profesi
Seiring berubahnya sistem pembayaran masuk tol. Karena itu, pemerintah harus juga memikirkan hal tersebut.
"Kami berharap pemprov memberikan solusi berlakunya e-tol.Jangan sampai membawa dampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan," jelasnya.
Harus ada solusi terkait pengganti penjaga tol yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia, berganti ke mesin. Jangan sampai menambah angka pengangguran di Jatim.
Anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Irwan Setiawan mengakui tidak bisa dipungkuri, munculnya e-toll sebenarnya sudah sangat bagus di era digitalisasi seperti sekarang ini.
Namun, penggunaannya dinilai masih belum siap. Karena Jatim masih banyak pedesaan yang membutuhkan sosialisasi sebelum merealisasikan e-toll.
Selain itu, kebijakan ini dapat menimbulkan masalah besar di masyarakat, utamanya pengangguran. Ini dikarenakan semua gerbang tol saat ini ada tenaga kerja manusia yang menjaganya.
"Tentunya dengan e-toll dilakukan, maka ratusan tenaga kerja akan menganggur. Dan ini semakin besar menyumbang kontribusi pengangguran di Jatim," kata Irwan.
Sebelumnya, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani menjamin tidak akan melakukan PHK terhadap para karyawannya.
"Walau pun gardunya cashless atau GTO (gardu tol otomatis) bukan berarti tidak memerlukan karyawan, memang perbandingannya yang berbeda. Kami tidak ada program PHK," ungkap Desi di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Desi, Jasa Marga akan mengalihkan karyawannya ke proyek jalan tol baru yang akan dioperasikan Jasa Marga. Memang Jasa Marga akan mengoperasikan jalan tol baru sampai dengan 2019 sepanjang 667 kilometer.
“Jadi kita sedang menuju ke sana, bahwa jalan tol jalan tol baru yang akan dioperasikan akan bisa tetap menampung SDM-SDM Jasa Marga yang saat ini ada," paparnya kepada wartawan.(*/no)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 36 Perusahaan di Batam Resmi Tutup
Redaktur & Reporter : Soetomo