Dewan Kolonel

jpnn.com - Sekumpulan legislator PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di DPR-RI membentuk kelompok yang dinamakan ‘’Dewan Kolonel’’. 

Namanya mentereng sekaligus ‘’nggegirisi’’ alias membuat merinding, karena, mungkin, bisa saja memunculkan asosiasi dengan ‘’Dewan Jenderal’’. 

BACA JUGA: PDIP Gelar Rapat Konsolidasi Dengan Kepala Daerah, Ganjar dan Gibran Hadir

Apalagi sekarang sudah masuk hari-hari terakhir September. 

Biasanya, menjelang 30 September, selalu saja ada isu-isu mengenai pemberontakan PKI 1965, yang selama ini lazim disebut sebagai Gerakan 30 September PKI.

BACA JUGA: Hasto Kristiyanto: Tidak Ada yang Namanya Dewan Kolonel

Belakangan—terutama di masa Jokowi berkuasa—muncul wacana agar penyebutan PKI di belakang G 30 S dihapus. 

Tentu saja banyak pro dan kontra. Kelompok yang anti-PKI dengan tegas menolak penghapusan itu, karena PKI memang berada di balik kudeta dan pembunuhan 6 jenderal.

BACA JUGA: Ada Dewan Kolonel PDIP, Sukarelawan Ganjar Bakal Bentuk Dewan Kopral

Akan tetapi, kelompok liberal-kiri menuntut penghapusan kata PKI karena menganggap penculikan dan pembunuhan itu tidak dilakukan oleh PKI.

Isu Dewan Jenderal itu diembuskan oleh PKI, dengan menyebutkan bahwa para jenderal Angkatan Darat di bawah Jenderal Ahmad Yani sedang menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno. 

Rencana makar akan dilakukan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober dengan mendatangkan pasukan ke Jakarta dari berbagai daerah, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Letkol Untung Syamsuri—atau lebih dikenal sebagai Letkol Untung—komandan Batalyon I Tjakrabhirawa, bergerak cepat mendahului gerakan Dewan Jenderal. Pada 30 September 1965, Untung menggerakkan pasukan untuk menculik 7 jenderal yang dicurigai sebagai anggota Dewan Jenderal. 

Penculikan itu berakhir dengan pembunuhan di Lubang Buaya dekat markas Angkatan Udara, pada 1 Oktober 1965.

Akan tetapi, Dewan Kolonel yang sekarang muncul ini tidak ada hubungan dengan Dewan Jenderal atau dengan Letkol Untung. 

Dewan Kolonel ini adalah sekumpulan anggota DPR RI dari PDIP yang menyebut dirinya sebagai loyalis Puan Maharani. 

Nama lengkap dewan ini adalah ‘’Dewan Kolonel Puan Maharani’’. 

Tujuannya adalah untuk mengampanyekan Puan Maharani sebagai calon presiden yang bakal diusung oleh PDIP.

Yang punya inisiatif pembentukan Dewan Kolonel adalah Johan Budi Sapto Pribowo, legislator PDIP asal daerah pemilihan Jawa Timur. 

Johan lebih dikenal sebagai juru bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebelum pindah profesi sebagai politikus. 

Johan memproklamasikan pembentukan Dewan Kolonel yang terdiri dari legislator PDIP di DPR RI dari berbagai komisi.

Ada 11 anggota Dewan Kolonel yang terbesar mulai dari Komisi 1 sampai komisi 11 di DPR RI. 

Johan menjadi komandan lapangan, dan ada ‘’dewan jenderal’’ yang dipimpin oleh Utut Adianto sebagai ketua fraksi PDIP dan Bambang Pacul sebagai ketua bidang pemenangan pemilu PDIP.

Johan sudah melapor ke Utut, dan Utut kemudian sudah melapor ke Puan Maharani. 

Katanya Puan senang dengan gerakan Dewan Kolonel ini. 

Kata Bambang Pacul, Dewan Kolonel akan bergerak di daerah pemilihan masing-masing untuk mempromosikan Puan Maharani sebagai calon presiden yang diusung PDIP.

Bambang Pacul juga dikenal sebagai loyalis Puan nomor wahid. 

Dia mengatakan bahwa para anggota Dewan Kolonel bertugas untuk mewangikan nama Puan Maharani di daerah-daerah. 

Bukan berarti nama Puan selama ini tidak wangi atau malah bau anyir atau amis. 

Nama Puan sudah wangi, tetapi harus lebih diwangikan lagi.

Kelihatannya tidak semua elite politik PDIP senang dengan pembentukan Dewan Kolonel. 

Said Abdullah, legislator banteng asal daerah pemilihan Sumenep, Madura, tidak terlalu antusias dengan pembentukan Dewan Kolonel itu. 

Said yang juga ketua Badan Anggaran DPR RI, mengingatkan agar para kader tetap tegak lurus, taat terhadap perintah dan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai supremo PDIP.

Dalam rapat pimpinan yang dihadiri seluruh kader dan elite PDIP di markas Lenteng Agung beberapa waktu yang lalu, Megawati mengingatkan agar semua anak buahnya supaya tidak melakukan manuver menjelang Pilpres 2024. 

Mega menegaskan, siapa pun yang bermanuver menjelang Pilpres 2024 harus keluar dari PDIP.  Mega bahkan mengancam akan memecat siapa saja yang bermanuver.

Meski tidak menyebut nama, Mega jelas mengarahkan kode keras itu kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Joko Widodo, Presiden RI. 

Keduanya hadir dalam perhelatan itu dan mendengar langsung penegasan Mega. Jokowi dikenal sebagai mentor dan Ganjar adalah kliennya.

Ganjar dianggap bermanuver dengan melakukan pencitraan yang masif melalui media sosial. 

Manuver ini dikecam secara terus terang oleh Bambang Pacul dan Trimedya Panjaitan, yang juga loyalis Puan. 

Keduanya secara terbuka mengecam Ganjar yang dianggap ‘’kebanteren’’ terlalu cepat dan berambisi menjadi presiden. 

Trimedya menuduh Ganjar ‘’kemlinthi’’ alias songong bin sombong.

Bambang Pacul--yang juga menjadi ketua PDIP Jawa Tengah--menyebut orang-orang yang mendukung Ganjar sebagai ‘’celeng’’ alias babi hutan. 

Konflik antara banteng vs celeng pun mengemuka menjadi perseteruan terbuka. 

Ganjar tidak bereaksi langsung, tetapi para pendukungnya melawan dan tetap bergerak mempromosikan Ganjar.

Bambang Pacul dengan terang-terangan mengisolasi Ganjar dan berbagai acara penting PDIP di Jawa Tengah. 

Sudah dua kali Ganjar tidak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani yang digelar di Semarang. 

Pekan lalu, Ganjar tidak diundang pada launching acara ‘’Menang Spektakuler; PDIP Hattrick Juara Tiga Kali Pemilu’’ yang dihadiri Puan Maharani di Semarang.

Semua kepala daerah yang berasal dari PDIP diundang pada acara itu. 

Ganjar yang tidak diundang malah menghadiri acara reuni UGM (Universitas Gadjah Mada) di Jakarta.

Peristiwa ini menjadi kode keras bahwa PDIP sudah tidak menghendaki Ganjar, dan sudah semakin terbuka menyiapkan Puan Maharani sebagai calon presiden.

Setidaknya, itulah yang terlihat sampai sekarang. 

Keputusan akhir, ada di tangan Megawati, yang sampai sekarang masih terlihat gamang. 

Ganjar tidak dikehendaki, tapi hasil surverinya selalu moncer. Sebaliknya, Puan digadang-gadang, tetapi hasil survei jeblok.

Masih harus dilihat bagaimana reaksi Mega terhadap Dewan Kolonel. 

Masih harus dilihat apakah Mega merestui atau malah menganggapnya sebagai manuver yang harus dihentikan.

Pendukung Ganjar bergerak terus. Menjawab terbentuknya Dewan Kolonel, loyalis Ganjar yang tergabung dalam ‘’Ganjar Pranowo Mania’’ membentuk ‘’Dewan Kopral’’ yang dikomandani Noel Emmanuel Ebenezer. 

Kalau Dewan Kolonel terdiri dari elite-elite politik PDIP, maka Dewan Kopral terdiri dari kalangan bawah dan wong cilik di level akar rumput.

Dewan Kopral menjadi antitesis Dewan Kolonel. Dewan Kopral adalah representasi gerakan celeng pendukung Ganjar, dan Dewan Kolonel adalah representasi gerakan banteng pendukung Puan. Menjelang 2024, saling seruduk antara banteng vs celeng kelihatan makin seru. (*)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?