Dewan Laporkan PDP Jember ke KPK

JEMBER - Turunnya pendapatan perusahaan daerah perkebunan (PDP) dari Rp 12,5 miliar menjadi Rp 7 miliar benar-benar membuat beberapa anggota dewan geramApalagi, setelah pihak PDP dipanggil untuk dengar pendapat, ternyata tak ada satu pun yang datang memenuhi undangan dewan.

Tak heran bila Ayub Junaidi, sekretaris Komisi C DPRD Jember akan melaporkan persoalan tersebut ke KPK

BACA JUGA: Sampang, Penyuplai Terbanyak TKI Bermasalah

"Sudah dua kali kami mengundang, namun tidak ada yang datangKami melihat ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan PDP

BACA JUGA: Sidak Antisipasi Daging Impor

Kami akan bawa masalah ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Ayub JunaidiApalagi, ada dugaan telah terjadi tindak korupsi dalam pengelolaan PDP.

Dugaan adanya tindak pidana korupsi itu, kata Ayub, bisa dilihat dari laporan keuangan yang diberikan PDP

BACA JUGA: Kabut, Dua Kapal Tabrakan

Seperti penurunan target dari Rp 12,5 miliar tinggal Rp 7,5 miliar, tanpa penjelasan yang jelasMenurut Ayub, berdasar keterangan direksi PDP sebelumnya, dalam penentuan target ada tekanan dari pihak bapekab"Keterangan itu tampaknya juga mengada-adaSebab kami sudah cross check dengan bapekab, ternyata ketua bapekab malah mengaku tidak pernah memberikan tekanan," katanya.

Dijelaskan, bapekab melihat target sebesar Rp 12,5 miliar sangat rasionalSebab, sebagai sebuah perusahaan, tentunya setiap tahun harus ada peningkatan target pendapatan.

Tak hanya itu, menurut Ayub, pihaknya juga bakal merekomendasikan agar jajaran direksi turun jabatan karena dalam pengelolaan PDP dinilai salah urus dan tidak transparanHal ini terjadi, kata dia, salah satunya karena pengelola PDP adalah orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya"Jika ini dilanjutkan, tunggulah kehancuran PDP," katanya.

Menurut Ayub, sebagai wakil rakyat, pihaknya punya kewajiban untuk mengetahui cara pengelolaan PDPApalagi, PDP adalah milik rakyat dan harus dikelola secara transparanMaka dari itulah, pihaknya akan melayangkan panggilan untuk kali ketiga"Kita akan panggil lagi Minggu depan," ujarnya.

Bagaimana jika panggilan ketiga masih tidak datang lagi? Menurut Ayub, pihaknya akan merekomendasikan agar direksi PDP turun dari jabatannyaKarena tidak ada iktikad baik dan memang tidak layak mengemban amanah rakyat dalam mengelola PDP"Lebih baik mengundurkan diri saja kalau memang tidak mampu," tegasnya.

Dukungan agar masalah PDP dilaporkan ke KPK juga diungkapkan Yudi Hartono, anggota Komisi CDijelaskan Yudi, pihaknya menemukan beberapa penyimpangan dalam pengelolaan PDPTerutama menyangkut tidak transparannya pengelolaan keuangan.

Seperti pencapaian target sebesar Rp 7,5 miliar, namun hanya disetorkan Rp 3,8 miliarSedangkan sisanya, lanjut dia, saat ini juga tidak jelas keberadaannyaPadahal tutup tahun buku sudah terjadi beberapa bulan lalu.

"Seharusnya sudah lunas bersamaan dengan pemberian laporanNamun saat ini tidak demikianSudah target turun, uang setoran masih kurangDi mana uang kekurangan itu," kata Yudi sambil menunjukkan data yang adaBelum lagi untuk pemasukan lainnya"Pendapatan PDP itu bukan saja dari komoditas perkebunan, seperti kopi, karet, dan kakaoNamun juga ada hasil hutan seperti kayu, baik yang tegakan maupun tebangan," ujarnya.

Untuk tegakan, ada kayu MahoniSedangkan untuk tebangan ada karet"Semua tertancap di bumi PDP," tegasnyaYudi mengaku, pihaknya memegang data terkait jumlah kubisasi kayu mahoni di PDPNamun hingga saat ini, belum ada laporan menyangkut hal tersebutPadahal, kayu-kayu tegakan itu sudah ada yang ditebang"Hasilnya dikemanakan? Kami ingin tahu hal ituNamun berulang kali diundang tak ada yang hadir," katanya.

Dari kondisi itulah, Yudi semakin yakin ada ketidakberesan dalam pengelolaan PDPTerutama soal pengelolaan keuangan"Saya semakin curiga dengan PDPAda apa dengan PDP?" tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panja Komisi C Karimullah, menambahkan apa yang disampaikan PDP terkait turunnya pendapatan karena turunnya harga komoditas dinilai tidak rasionalDijelaskan, beberapa hari lalu pihaknya mendatangi perusahaan perkebunan swasta dan sempat bertanya soal penurunan harga komoditasTernyata hanya karet saja yang mengalami penurunan.

"Sedangkan komoditas lain, seperti kopi, kakao, dan harga lainnya tetap dan cenderung stabil," katanyaDijelaskan, untuk penurunan harga karet international juga tidak lama terjadi"Paling hanya berkisar di bulan Januari hingga FebruariHanya dua bulan saja harga turun dan pengaruhnya tidak signifikanSetelah itu harga karet kembali normal," ungkapnya.

Selain itu, Tim Panja juga menemukan kekurangan lain dari hasil laporan PDPHal itu terlihat hasil produksi tidak seimbang dengan luas lahan yang adaUntuk perbandingan, lanjut dia, perusahaan swasta dan PTPN memiliki lahan lebih kecil di banding PDP"Namun penghasilannya lebih banyak," tegasnya(rid)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Putus, Harga BBM Melambung