jpnn.com - Munculnya isu anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun, dalam RAPBD DKI 2015 membuat sejumlah oknum DPRD DKI Jakarta menjadi panik. Merekapun mencoba mencari kambing hitam, dengan menuduh pihak-pihak tertentu sebagai penyebab munculnya anggaran siluman.
"Aneh dan cukup naif jika menuduh pihak luar yang tidak memiliki fungsi anggaran sebagai penyebab munculnya anggaran siluman. Karena yang memiliki hak budgeting kan anggota dewan serta SKPD di Pemprov DKI. Harusnya anggota dewan instropeksi dong," ujar Victor Irianto Napitupulu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) kepada INDOPOS (Grup JPNN.com), Rabu (21/1).
BACA JUGA: Sosok Christoper, sang Pengemudi Maut di Arteri Pondok Indah
Victor mengatakan, sudah jelas bahwa yang dimaksud oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai anggaran siluman adalah pokok pikiran (pokir) dari oknum-oknum dewan. Pokir sendiri adalah, kegiatan yang diusulkan tanpa ada judul. "Istilahnya diusulkan dulu dan dianggarkan dulu, soal judul kegiatannya belakangan," kata dia.
Lebih jauh kata Victor, sekarang tinggal mendorong agar pihak inspektorat dan Kejaksaan menelusuri keberadaan anggaran siluman. Hal ini untuk memberikan pelajaran kepada oknum dewan tersebut, agar tidak lagi bermain-main dengan anggaran siluman. "Sebaiknya pihak kejaksaan yang turun tangan," tegasnya.
BACA JUGA: Mantan Direktur Jasa Marga Ditunjuk Sebagai Dirut PT Jakpro
Sementara itu, berdasarkan penelusuran indopos.co.id, ada sejumlah oknum anggota dewan yang selama ini memiliki pokir di sejumlah dinas tertentu. Sebut saja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, serta Dinas Tenaga Kerja. Diduga, oknum inilah yang mencoba mencari kambing hitam terkait anggaran siluman.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, telah mencoret anggaran siluman Rp 8,8 triliun.
BACA JUGA: Christoper Dijerat Pasal Berlapis
"Nggak tahu siapa yang masukin sudah kita coret, sama DPRD juga mengatakan itu nggak sesuai harus dicoret," kata Ahok.
Dikatakannya belum diketahui siapa oknum dibalik masuknya anggaran siluman Rp 8,8 triliun. Sehingga kedepan dirinya akan menerapkan e budgeting supaya tidak ada lagi orang yang bermain-main dengan anggaran.
"Kita nggak tahu makanya saya lihat banyak orang nggak mau pake e budgeting, itu ada oknum-oknum yang main. Nah tapi kalau e budgeting udah kita set, nggak bisa lagi main tadi," tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari terakhir, muncul tudingan dari orang dalam DPRD DKI, terkait pihak yang terlibat anggaran siluman. Namun, keanehan dari tudingan tersebut, adalah pihak yang memasukan anggaran siluman berasal dari luar struktur pemerintahan. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Christopher Dipastikan Konsumsi Narkoba, Terancam 15 Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi