jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menutup akses lalu lintas menuju gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta pada hari ini, Selasa (6/10).
Langkah ini disiapkan polisi mengantisipasi rencana aksi demonstrasi buruh menentang sikap DPR yang telah menyetujui penetapan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan telah menyiapkan empat skema pengalihan lalu lintas di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR Senayan.
"Pengalihan arus bersifat situasional dan pengamanan kurang lebih tetap," kata Sambodo di Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Alasan Mempercepat Pengesahan UU Cipta Kerja Mengada-ada
Antisipasi pengalihan akses lalu lintas tetap dipersiapkan meskipun diperoleh laporan belum ada pergerakan massa ke Jakarta.
"Beberapa laporan dari jajaran bahwa massa tidak ke Jakarta, tapi melaksanakan aksi di pabrik masing-masing," lanjut Sambodo.
BACA JUGA: Tolak RUU Ciptaker, GEBRAK Siapkan Aksi Mogok dan Demo Serentak
Empat rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan sewaktu-waktu di kawasan Senayan sebagai berikut:
1. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di depan Pintu 10 GBK mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda.
2. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di gerbang Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.
3. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.
Karena itu, Sambodo meminta masyarakat yang akan beraktivitas secara rutin di kawasan Senayan sebaiknya menghindari jalur yang masuk skema penerapan rekayasa lalu lintas itu agar terhindar dari potensi kemacetan.
"Sebagai antisipasi demonstrasi, kami harap masyarakat menghindari beberapa titik seperti Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Palmerah Timur," Sambodo menyarankan.
Unjuk rasa buruh menolak RUU Cipta Kerja semakin gencar karena awalnya DPR akan menggelar sidang paripurna penetapan jadi UU pada 8 Oktober mendatang.
Namun, agenda dewan itu berbuah. Sidang paripurna dipercepat menjadi Senin (5/10) kemarin. Omnibus law RUU Cipta Kerja pun sudah resmi disetujui dewan menjadi UU dalam
Rapat paripurna itu sempat berlangsung panas karena Fraksi Demokrat dan PKS tidak menyetujui UU itu. Penolakan diwarnai aksi walk out (WO) oleh anggota FPD.(antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam