JAKARTA - Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengevaluasi kinerja kepengurusan DPP PKB di pemilu legislatif maupun situasi internal partaiSalah satu yang akan dibahas dewan syura ialah kinerja organisasi setelah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar terpilih sebagai Menakertrans.
"Kami siap menerima masukan dari pimpinan-pimpinan dewan syura wilayah tentang apa yang belum dilaksanakan atau bila ada kekurangan perhatian
BACA JUGA: Instruksi DPP, PDIP-Gerindra-Hanura Koalisi
Masukan yang membangun akan kami bicarakan dengan ketua umum dan Sekjen untuk diperbaiki bersama-sama," ujar Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz MansyurPernyataan tersebut disampaikan setelah pembukaan Rapat Konsultasi Nasional Dewan Syura PKB di Jakarta, sabtu (5/12)
BACA JUGA: 12,7 Persen Kasus di KPK Libatkan Kada
Rapat itu dihadiri pengurus dewan syura tingkat wilayah PKB dari seluruh provinsiDalam paparannya di depan puluhan pengurus wilayah, Aziz membantah kabar tentang konflik internal di tubuh PKB akibat ketidakpuasan sejumlah pengurus DPP pasca terpilihnya Helmy Faishal Zaini sebagai menteri pembangunan daerah tertinggal menggantikan Sekjen PKB Lukman Edy
BACA JUGA: Banyak Anggota Pansus Angket Tak Paham Masalah
Mantan menteri PDT itu dikabarkan bersitegang dengan Muhaimin karena penunjukan nama Helmy tidak didahului rapat pleno pengurus DPP PKB"Saya tidak merasa ada konflik di PKBKalau ada suara-suara, itu hanya angin kesasarSaya, Muhaimin, dan Lukman Edy tidak pernah berkonflik," bantah Aziz.
Sebelumnya, Lily Wahid menilai perlu solusi agar PKB mencari pemimpin yang lebih fokus mengurusi kinerja partai setelah ditinggal Muhaimin masuk kabinetMuhaimin dinilai telah melalaikan tugasnya membangun PKB dengan tidak melengkapi struktur kepengurusan DPP"PKB butuh pemimpin yang kredibel, orang yang bisa membedakan tugas sebagai menteri dan ketua partai," ujar Lily kepada wartawan Kamis (3/12).
Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengatakan, dalam Rapat Konsultasi Dewan Syura PKB akan dilaporkan dugaan Muhaimin Iskandar telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai(noe/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sahkan Pansus Angket Skandal Century
Redaktur : Antoni