jpnn.com - KEBON SIRIH - Kasus pengadaan bus baru Transjakarta (busway) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) bermasalah terus menggelinding. DPRD DKI Jakarta mendesak kasus armada bus dari Tiongkok yang diduga sebagai barang bekas diusut tuntas.
Dewan minta investigasi busway yang sejumlah komponennya telah berkarat dan meneteskan oli tersebut tak hanya dilakukan sebatas di lingkungan dinas perhubungan (Dishub) DKI. Dewan juga minta tim independen dilibatkan dalam pengusutannya.
BACA JUGA: Ahok Stop Kaki Lima Night Market
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Abraham Lunggana, seharusnya tak hanya para pejabat dan staf di lingkungan dishub yang diperiksa. Dia meminta seluruh pihak yang berkait dengan pembelian (impor) busway karatan dari Tiongkok itu diperiksa.
"Mulai dari perencananya, siapa yang mengusulkan. Semuanya harus diperiksa," katanya.
BACA JUGA: Pedagang Adukan Nasib Ke Jokowi
Dia menilai keberadaan tim independen jelas sangat diperlukan dalam proses investigasi tersebut. Tim independen itu bisa saja beranggotakan berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi hukum, pakar otomotif, pengusaha hingga aktivis LSM bidang transportasi. "Lantas, hasil investigasi tim independen dapat disampaikan sebagai rekomendasi kepada penegak hukum," sarannya.
Kendati begitu, Lulung menyampaikan, sampai saat ini dewan belum punya rencana memanggil Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan tersebut. Dewan merasa cukup untuk meminta penjelasan kepada dishub dan Inspektorat DKI.
BACA JUGA: Mau Plesiran Ke LN, Pejabat Kota Depok Ditahan
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menyatakan, sejak awal pihaknya telah meminta pemprov dan dishub agar tak membeli bus Transjakarta secara sembarangan. Sebab, anggaran untuk pemÂbelian itu sangat besar.
"Kalau anggarannya besar, wajib dapat barang dengan kualitas yang bagus. Hal ini demi kenyamanan konsumen," ujarnya.
Karena permintaan itu tidak digubris, Ferrial minta pemprov menanggung sendiri akibatnya. Bukan sebaliknya, menyalahkan dewan dalam kasus tersebut.
"Jangan salahkan dewan lagi. Itu menjadi urusan panitia lelang. Dewan tidak ikut campur," kata dia. (riz/hen/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sembilan CCTV Diperiksa Terkait Perusakan Pospol
Redaktur : Tim Redaksi